Golkar tak tahu informasi ketum PPP soal Jokowi tawari Prabowo Cawapres

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan partainya belum pernah diberitahu oleh Joko Widodo soal penawaran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Ini menyikapi informasi dari Ketua Umum PPP M Romahurmuziy soal tawaran Jokowi kepada Prabowo agar menjadi cawapresnya di Pemilu Serentak 2019.

"Soal penawaran Pak Prabowo pun setahu kami belum sama sekali disampaikan. Jadi Menurut saya tidak ada sesuatu yang urgent juga kenapa harus membicarakan nama secara khusus," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4).

Golkar belum sama sekali menyinggung soal sosok Cawapres ketika Ketua Umum Airlangga Hartarto bertemu dengan Jokowi. Ketika bertemu dengan Jokowi, kata Ace, Airlangga baru sebatas membahas kriteria-kriteria Cawapres.

"Karena yang kami tahu bahwa pembicaraannya menurut ketum kami baru kriteria-kriteria," ujarnya.

Namun, menurut Ace, Golkar menganggap komunikasi politik yang dilakukan Jokowi kepada Prabowo terkait tawaran Cawapres sebagai hal wajar jelang Pemilu Serentak 2019.

"Tetapi yang jelas pembicaraan apapun terkait komunikasi politik Pak Jokowi dan Pak Prabowo misalnya, itu hak Pak Jokowi. Untuk apa? Komunikasi politik kan sesuatu yang niscaya apalagi menjelang Pilpres yang semakin dekat," tuturnya.

Sebelumnya, Ketum PPP M Romahurmuziy menyebut Jokowi sempat menawarkan Prabowo sebagai cawapres Pilpres 2019 mendatang. Jokowi menanyakan perihal rencana itu kepada Romi. Saat itu, Romy langsung mengatakan setuju.

Padahal, semua pimpinan partai pendukung Jokowi tak ada yang setuju dengan rencana menggaet Prabowo sebagai cawapres. "Saya langsung bilang setuju," tegas Romi.

Menurut Romi, Prabowo merasa terhormat karena mendapatkan tawaran dari Jokowi untuk menjadi cawapres. Bisa dikatakan, lanjut Romi, Prabowo merespons positif tawaran Jokowi itu. Alasan Joko Widodo ingin menggandeng Ketua Umum Partai Gerindra sebagai calon wakil presiden adalah untuk menjaga keutuhan NKRI. (mdk/eko)