Golkar tegaskan tak ingin sandera pemerintah Jokowi lewat RAPBN 2016

Merdeka.com - Pengesahan RAPBN tahun 2016 yang sedianya dilakukan kemarin ditunda sampai akhir bulan mendatang. Banyak yang menduga penundaan tersebut dikarenakan parlemen kembali terbelah oleh dua poros yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar M Misbakhun membantah penundaan tersebut dikarenakan kedua kekuatan kembali terbelah. Adapun, Fraksi Golkar yang bergabung di KMP mengaku tak ada sedikitpun upaya menjegal pengesahan tersebut.

"Tidak ada keinginan sedikitpun dari kami Golkar melakukan sandera dan menyandera. Fraksi kami menghargai upaya pemerintah untuk menciptakan ruang fiskal yang lebar, meningkatkan belanja modal BUMN, belanja Infra, dan upaya peningkatan kesejahteraan, melalui Indonesia sehat, pintar dan sejahtera," kata Misbakhun saat dihubungi, Jumat (23/10).

Sehingga, dia pun membantah pernyataan Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate yang menyebut KMP menyandera RAPBN sehingga pengesahannya ditunda sampai akhir bulan ini.

"Pernyataan tersebut terlalu tendensius dan tidak membangun sebuah upaya politik yang kondusif, bagaimanapun juga DPR semangatnya semangat untuk memahami situasi dan keadaan saat ini. Pemerintah sampaikan kepada DPR dan DPR berusaha untuk memahami keinginan pemerintah itu," tukasnya.

Misbakhun menduga Fraksi NasDem melontarkan pernyataan kecewa tersebut dikarenakan NasDem sedang terjerat masalah hukum, dimana bekas Sekjen Patrice Rio Capella telah ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi dana bansos Sumatera Utara.

"Mungkin ada peristiwa hukum yang membuat mereka terkejut. Jangan sampai menciptakan situasi. Kita bangun situasi yang kondusif antara Menkeu dan DPR sehingga 30 april disetujui APBN sebagai UU. Kalimat yang seperti itu kurang pantas dan elok," tandasnya.

Pembahasan RAPBN 2016 yang diyakini bakal berjalan panas. Kembali adu kekuatan antara KMP dan KIH di DPR.

Bahkan petinggi Fraksi PDIP di DPR mengakui bahwa surat edaran yang meminta agar seluruh anggota Fraksi PDIP tak keluar Jakarta karena alasan RAPBN tahun 2016 yang belum beres. PDIP khawatir jika RAPBN 2016 harus disahkan dengan mekanisme voting.

Koalisi Merah Putih (KMP) dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan menggelar rapat untuk membahas hal ini di Hotel Dharmawangsa, Selasa malam kemarin. Jauh hari saat pemerintah mengajukan RAPBN tahun 2016 pada Agustus lalu, SBY dan Partai Demokrat juga sudah mengkritik alokasi di dalam RAPBN tersebut.

Partai Demokrat menilai target anggaran yang dirancang pemerintah terlalu tinggi di tengah ekonomi yang loyo serta penyerapan anggaran yang belum maksimal.

Jika pembahasan di 30 Oktober nanti berjalan alot dan sampai mengambil keputusan lewat voting, maka partai pemerintah akan kalah jumlah suara dengan KMP ditambah Demokrat. Dengan begitu, RAPBN 2016 batal disahkan, pemerintah menggunakan alokasi anggaran menggunakan APBN 2015. Kementerian yang mengubah nomenklatur terancam tak dapat bekerja karena belum punya alokasi anggaran. (mdk/rnd)