Golkar Terbanyak Usung Caleg Eks Koruptor, Jokowi Seperti Orang Bunuh Diri

Merdeka.com - Anggota Direktorat Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Nasir Djamil menilai capres 02 Joko Widodo (Jokowi) seperti bunuh diri dengan menyerang Prabowo dengan isu Partai Gerindra paling banyak mencalonkan eks narapidana korupsi saat debat perdana pada 17 Januari lalu.

Sebab, kenyataannya kata dia, Partai Golkar sebagai salah satu pendukung Jokowi justru lebih banyak mencalonkan caleg eks koruptor dibanding Partai Gerindra.

Hal ini dikatakan Nasir, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan caleg eks koruptor. Hasilnya Partai yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto itu mencalonkan delapan mantan narapidana korupsi.

"Itu seperti orang bunuh diri. Jadi ingin menembak lawan tetapi pelurunya mengenai diri sendiri," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1).

Dia menyayangkan Jokowi tidak membaca daftar caleg partai pendukungnya terlebih dahulu sebelum menyerang Prabowo. Karena itu, Nasir menyarankan setiap capres untuk lebih banyak membaca informasi yang valid sebelum menyerang.

"Ya kalau misalnya masing-masing capres ini tidak punya informasi yang valid tidak punya informasi yang komperhensif sebaiknya tidak disampaikan dalam forum debat tersebut. Ya karena nanti akan blunder lagi apa yang dia ucapkan," ungkapnya.

Diketahui berdasarkan data KPU, dari 12 parpol, Golkar merupakan partai terbanyak yang mencalonkan mantan koruptor di Pemilu 2019. Partai berlambang beringin itu total mencalonkan delapan orang mantan koruptor. Empat orang untuk caleg DPRD provinsi, empat orang lainnya untuk caleg DPRD Kabupaten/kota.

Posisi kedua ada Partai Gerindra dengan enam mantan koruptor. Tiga orang caleg DPRD Provinsi. Tiga orang lainnya untuk DPRD Kabupaten/Kota.

Posisi ketiga diduduki Partai Hanura dengan lima orang mantan koruptor. Tiga caleg DPRD Provinsi. Dua caleg DPRD Kabupaten/Kota.

Posisi keempat diduduki tiga parpol yakni Partai Demokrat, PAN, dan Berkarya dengan masing-masing empat caleg mantan koruptor. Untuk Demokrat empat caleg mantan koruptor dicalonkan buat DPRD Kabupaten/Kota.

Sementara PAN, satu caleg mantan koruptor dicalonkan buat DPRD Provinsi dan tiga orang untuk DPRD Kabupaten/Kota. Untuk Partai Berkarya, dua caleg mantan koruptor dicalonkan buat DPRD Provinsi dan dua caleg untuk DPRD Kabupaten/Kota.

Posisi keempat diduduki oleh tiga parpol yakni Partai Garuda, Perindo dan PKPI dengan masing-masing dua caleg mantan koruptor. Untuk Garuda, dua caleg mantan koruptor dicalonkan buat DPRD Kabupaten/Kota.

Sementara Perindo, satu caleg mantan koruptor dicalonkan buat DPRD provinsi dan satu caleg dicalonkan buat DPRD Kabupaten/Kota. Untuk PKPI, dua caleg mantan koruptor dicalonkan buat DPRD Kabupaten/Kota.

Posisi kelima diduduki oleh tiga parpol yakni PDIP, PKS, dan PBB dengan masing-masing satu caleg mantan koruptor. PDIP mencalonkan satu mantan koruptor buat caleg DPRD Provinsi.