Golkar: Terlalu bodoh kita minta Jokowi batalkan pencekalan Setnov

Merdeka.com - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham membantah partainya mengusulkan DPR untuk mengeluarkan surat keberatan ke Presiden Jokowi terkait pencekalan Ketua DPR Setya Novanto. Idrus menyebut, surat tersebut berisi permohonan konsultasi kepada Jokowi terkait pencekalan itu.

"Enggak. Bagaimana kita dari Fraksi Partai Golkar sesuai info kepada kita, kita kan hanya meminta penjelasan. Saya kira enggak ada masalah dan tidak ada permintaan bahwa misalkan ada dan sama sekali tidak ada intervensi di situ," kata Idrus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4).

Idrus mengaku telah memahami betul bahwa Jokowi memiliki komitmen dan konsisten terhadap pemberantasan korupsi. Apalagi, kata dia, Jokowi sangat menghargai proses hukum sehingga tidak akan mengintervensi keputusan KPK yang meminta Imigrasi mencekal Setnov.

"Jadi terlalu bodoh misalkan kita meminta, padahal kita sudah tahu kalau beliau adalah orang yang sangat punya komitmen pemberantasan korupsi dan punya sikap saling menghargai dan tidak intervensi," tegasnya.

Oleh karenanya, Partai Golkar membantah mendorong Jokowi melalui nota protes untuk meminta Dirjen Keimigrasian membatalkan pencekalan Setnov.

"Logic enggak kita meminta sementara kita tahu beliau ini adalah yang punya komitmen pemberantasan korupsi. Orang yang menghargai lembaga dan tidak mungkin mengintervensi lalu kita minta kan enggak mungkin," klaimnya.

Terlebih lagi, selama ini, Setnov dianggap sangat kooperatif dan menghormati seluruh proses hukum kasus e-KTP. Setnov, lanjutnya, juga menyatakan siap dipanggil untuk memberikan keterangan terkait dugaan keterlibatannya dalam megakorupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

"Karena itu Pak Novanto selama ini sudah ditunjukkan sangat kooperatif siap memberikan, menghormati semua saya kira ini contoh yang diberikan oleh beliau bagaimana proses hukum dilakukan dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam jumpa pers yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR bidang kesejahteraan Fahri Hamzah dan Wakil Ketua DPR bidang politik dan kemanan Fadli Zon, mengadakan rapat bersama Bamus guna membahas pencekalan Ketua DPR Setya Novanto. Terkait hal ini, mereka mengadakan rapat bersama Badan Musyawarah (Bamus) dan pimpinan lainnya untuk menentukan sikap dari lembaga tinggi DPR.

"Sikap dari Bamus adalah sikap DPR yang kami akan mengirimkan surat kepada Presiden besok. Presiden sebagai atasan dari Kemenkum HAM memang juga diminta membatalkan pencekalan yang ada karena bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan undang-undang tentang keimigrasian" tuturnya.

Fahri mengatakan, semua fraksi yang ada di DPR sudah setuju dengan sikap yang akan diambil DPR tersebut termasuk juga kedua partai yang tidak hadir yaitu Hanura dan Demokrat.

"Hasil rapat kami mengundang Bamus hampir semua hadir kecuali Hanura dan Demokrat paling tidak sikap Bamus sehingga bisa mewakili kami," ungkap Fahri.