Golkar Tolak Revisi UU MD3 Tambah 10 Pimpinan MPR: Belum Diterapkan Mau Diubah Lagi

Merdeka.com - Partai Golkar tidak setuju dengan penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya berpegang pada UU MD3 yang terakhir direvisi yaitu komposisi pimpinan dari empat fraksi partai politik dan satu DPD.

"Sejauh ini kami masih berpegang pada UU MD3 yang sekarang di mana pimpinan MPR itu lima orang. Partai Golkar masih konsisten menginginkan untuk menduduki kursi ketua," kata Ace melalui pesan singkat, Kamis (22/8).

Ace menilai, tidak elok apabila UU MD3 yang baru saja direvisi, kembali diubah. Dia mengatakan, UU MD3 tersebut bahkan belum dilaksanakan.

"Kita sudah melakukan amandemen UU MD3 tahun 2018. Tak elok rasanya jika UU baru diamandemen dan belum dilaksanakan kemudian diamandemen kembali," kata Ace.

Ace mengatakan, lebih baik UU MD3 tersebut dijalankan sesuai revisi sebelumnya. Dia menolak untuk kembali dilakukan revisi.

"Lebih baik terapkan dulu UU MD3 itu dengan komposisi yang sekarang. Masa UU belum diterapkan, tapi sudah mau diubah kembali," kata Ace.

Sebelumnya, MPR tengah melakukan pembahasan mengenai penambahan pimpinan MPR. Anggota MPR Fraksi PAN Saleh Daulay mengatakan penambahan pimpinan tersebut bisa diselesaikan periode saat ini. Kata Saleh, jika fraksi di MPR sepakat penambahan, tinggal meminta kerelaan fraksi di DPR melakukan revisi UU MD3.

Untuk diketahui, berdasarkan UU MD3 pimpinan saat ini berjumlah delapan kursi. Namun dalam UU itu juga, tepatnya pasal 427 C disebutkan usai Pemilu 2019 jumlah pimpinan MPR harus kembali lagi menjadi lima kursi.

Penambahan pimpinan MPR bisa dilakukan apabila dilakukan revisi lagi UU MD3. Revisi bisa gulirkan jika ada kesepakatan dengan fraksi di DPR.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini