Golkar yakin kasus Novanto tak ganggu persiapan Pilkada Serentak
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menahan Ketua DPR Setya Novanto atas kasus korupsi e-KTP. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin meyakini, kondisi yang dialami Novanto tidak akan mengganggu persiapan Pilkada 2018.
"Kan kalau itu tidak ada masalah. Selama ini juga itu ditandatangani ketua harian. Rekomendasi boleh," kata Mahyudin di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Sabtu (18/11).
Menurutnya, kepemimpinan di Partai Golkar bersifat kolektif kolegial. Jadi, ketika ketua umum berhalangan maka persetujuan soal calon kepala daerah yang akan diusung partai bisa diteken oleh Ketua Harian dan Sekjen Partai Golkar.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Siapa yang ditetapkan tersangka oleh KPK? Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
"Nah ada beberapa daerah yang sata lihat kemarin seperti Sulawesi Tenggara, itu yang tandatangan Pak Nurdin Halid (Ketua Harian PG) dan Pak Idrus Marham (Sekjen PG). Jadi, tidak ada masalah itu," tegasnya.
Tak hanya persiapan pilkada, Mahyudin juga yakin kasus yang membelit sang ketua umum juga tidak berdampak terhadap keterpilihan jagoan mereka di Pilkada. Bahkan, Wakil Ketua MPR ini memprediksi walaupun Golkar diterpa isu korupsi masih bisa memenangkan 60 persen di Pilkada Serentak 2018.
"Walaupun ada kejadian Mas Nov seperti ini misalnya, tapi calon kami di daerah sangat kuat di masyarakat ya pasti terpilih," ujar Mahyudin. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaDia memastikan bahwa PDIP tidak akan melakukan intervensi pada aparat penegak hukum.
Baca SelengkapnyaDPR memastikan tahapan Pilkada 2024 tidak akan terganggu meski Ketua KPU Hasyim Asy'ari dicopot.
Baca SelengkapnyaKPK beralasan tidak ingin mengganggu proses Pilkada Situbondo dan tidak ingin proses hukum dijadikan alat politik.
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaPosisi KPK tidak dalam mencampuri pencalonan Karna Suswandi yang maju Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaTessa memastikan, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan mengganggu tahapan Pilkada 2024 yang saat ini sudah mulai berlangsung.
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca Selengkapnya