Golkar yang Seremonial di Bawah Kepemimpinan Airlangga

Merdeka.com - Partai Golkar akan menggelar munas pada Desember 2019 nanti. Airlangga Hartarto sebagai petahana, telah menyatakan diri siap kembali maju menjadi calon ketua umum.

Melalui analisanya, Politikus Golkar Yorrys Raweyai memahami gagalnya Airlangga membawa partai beringin memenuhi target 110 kursi, akibat gonjang ganjing internal pasca kasus Setya Novanto di KPK. Golkar diprediksi hanya mampu meraih 85 kursi di parlemen.

Namun, Yorry mencatat, Airlangga yang diharapkan mampu membalikkan suasana kepartaian yang begitu eksklusif, oligarkis dan birokratis, menjadi lebih terbuka dan transparan, serta demokratis, tidak berhasil mewujudkannya.

Dia mengatakan, hingga pemilu selesai, kenyataan tersebut dalam perjalannya tidak kunjung menjadi kenyataan. Kepercayaan publik yang sempat merangkak naik dalam serangkaian hasil survei elektabilitas Partai Golkar pada 2018 hingga mencapai 15,5 persen lebih itu disebabkan euforia pergantian pucuk kepemimpinan.

"Trend tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kinerja kepemimpinan baru. Beberapa figur elit Partai Golkar yang disebut-sebut sedang berurusan dengan penegakan hukum masih menempati posisi penting," kata Yorrys.

Slogan Golkar Bersih juga belum cukup mampu menjawab tuntutan publik tentang beberapa kader Partai Golkar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam dalam tahanan, namun tidak kunjung diberi sanksi tegas hingga saat ini.

Kata Yorrys, di tengah upaya Partai Golkar mendefinisikan dirinya, persepsi publik tidak bisa dipandang sebelah mata. Perdebatan politisasi hukum dalam setiap manuver penegakan hukum seakan menjadi keniscayaan.

"Bukan persoalan siapa dan mana yang benar, namun sejauh mana dampak negatif bisa dihindari. Pada titik itulah Partai Golkar sejatinya berdiri, mengambil jarak dan menarik garis tegas tentang segala hal yang beraroma tidak sedap," terang Yorrys.

Yorrys melanjutkan, sesungguhnya melalui momentum Munaslub 2017 lalu, harapan kepada partai ini kembali meningkat. Tidak cukup sebulan, figur Airlangga mampu me-rebound elektabilitas Partai Golkar di akhir masa jabatan Novanto sebelumnya. Setelah itu, publik politik Golkar tidak lagi mendengar kreativitas baru dan radikal dari janji-janji politik Airlangga.

Kata Yorrys, mungkin di balik kesibukannya sebagai Menteri Perindustrian, aktivitas kepartaian Airlangga tidak terdengar nyaring di telinga publik. Bagi publik Golkar di daerah, Airlangga hanya terlihat di layar kaca, tidak di hadapan mata mereka.

"Retorika politik Airlangga hanya mampu terngiang di udara, tidak langsung menghampiri mata dan telinga mereka. Kinerja politik internal partai juga cenderung terbengkalai. Hampir tidak ada keriuhan dan geliat semangat berpartai yang terekam dalam berbagai kegiatan. Di beberapa tempat, kita hanya menyaksikan agenda-agenda kepartaian yang bersifat seremonial," kritik Yorrys.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun menilai, kepemimpinan Golkar harus berganti. Hal tersebut sesuai dengan tradisi Golkar.

Dia pun bercerita saat kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) yang ingin kembali maju di periode kedua. Hingga akhirnya bergolak dan memicu dualisme di internal.

"Jadi menurut saya tradisi Golkar pasca reformasi adalah memastikan adanya pergantian kepemimpinan secara teratur. Seingat saya terakhir kali ada yang maju di periode kedua pasca 2014 lalu juga tidak berakhir baik," kata Rico saat dihubungi, Jumat (21/6).

Hal ini terjadi, kata dia, karena stok pemimpin di Golkar relatif cukup banyak ketimbang di partai-partai lain. Kegelisahan kader yang mendorong terjadinya pergantian sebenarnya juga bukannya tidak menemukan basis objektifitas.

Dia menjelaskan, suara Golkar turun dari pemilu ke pemilu. Misalnya jumlah DPT 2019 naik. Namun justru suara Golkar turun.

"Dalam logika yang mendorong pergantian kepemimpinan, sebenarnya saat Airlangga mengambil tampuk kepemimpinan hampir 2 tahun lalu. Selain waktunya cukup untuk menangani turbulensi politik, target kursi 110 itu justru berasal dari beliau sendiri. Saat beliau memutuskan untuk mengambil posisi no 1 di Golkar," jelas Rico.

Fenomena itu dilihat Rico hal yang wajar. Penurunan yang diperoleh partai dalam hasil pemilu akan berdampak pada evaluasi kepemimpinan ketua umum.

Namun, menurut ketua DPP Golkar Happy Bone, hal wajar apabila kursi Golkar menurun di Pemilu 2019. Sebab, Airlangga memimpin Golkar di tengah gejolak usai Setya Novanto ditangkap KPK.

Dia menilai, Airlangga layak diberikan kesempatan untuk memimpin kembali Golkar.

"Maka perolehan peringkat kedua setelah PDIP dengan jumlah 85 kursi yang diraih atau berada dikisaran 13,5 persen, seharusnya kita lebih fair dan jernih dalam menilai bahwa itu merupakan prestasi mengingat pencapaian itu sudah jauh melewati penilaian lembaga-lembaga survei di kala itu," tegas Happy.

Kedua, baru pertama dalam sejarah Golkar pasca reformasi berhasil mengusung capres dan wapres menjadi pemenang pemilu. Ketiga, pencapaian Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga itu menunjukkan semangat kerja kader dan mesin partai yang solid dan efektif, bahkan di tengah kondisi partai yang beberapa tokohnya di level nasional dan daerah tertimpa kasus hukum dengan KPK.

"Karena itu saya mengajak kader-kader partai Golkar menyikapi fenomena pasca pemilu serentak ini sebagai momentum untuk membangun soliditas agar Golkar semakin eksis dan menjadi barometer politik nasional. Kita harus fokus menatap ke depan dengan modal yang ada sekarang untuk memenangkan suara rakyat di tahun 2024," tutup dia.