Grace sebut PSI dukung penguatan lembaga DPD RI demi persatuan

Merdeka.com - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan, Indonesia bukan hanya representasi kepentingan politik yang diwakili oleh keberadaan fraksi-fraksi di DPR RI. Indonesia bahkan jauh lebih dalam dan mengakar adalah representasi dari wilayah teritorial yang secara adminitratif terbagi ke dalam 34 provinsi dan kini tercermin dari keberadaan DPD RI.

"Secara singkat bisa dikatakan, jika partai politik adalah representasi dari ideologi dan kepentingan politik warga negara. Maka DPD RI harusnya merupakan representasi dari warna-warni identitas nasional yang membentuk ke-Indonesiaan," kata Grace Natalie, Jakarta, Minggu (4/9).

Dia berpandangan, keberadaan lembaga DPD RI jika ditarik mundur justru adalah pondasi utama yang tercermin dari semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Meski proses pembentukan negara bangsa telah dimulai jauh sebelumnya namun pernyataan persatuan nasional dan jahitan pertama identitas nasional terjadi di 28 Oktober.

Pada saat itu, lanjut dia, yang bersumpah adalah perwakilan Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes dan lain sebagainya. Meski mereka berlatar belakang ideologi berbeda, namun memiliki mimpi yang sama tentang sebuah bangsa baru bernama Indonesia.

"Jadi jika bicara tentang penguatan DPD RI, maka yang paling utama adalah peran dalam menjaga persatuan dan identitas nasional. Dalam hal ini posisi peran penting DPD RI tidak terbantahkan. Tinggal bagaimana ini tidak berhenti menjadi sekedar jargonistik," tegasnya.

Menurutnya, ada empat perubahan mendasar yang harus dilakukan untuk mendukung peran dan fungsi DPD RI agar mampu menjalankan perannya. Pertama, memberikan kewenangan untuk menjadi mitra strategis dalam penyusunan, persetujuan, pengawasan terhadap Presiden dalam menyusun RAPBN. Terutama peran aktif dalam Musrembang dari tingkat desa sampai menjadi RAPJM dan RAPJP.

Hal ini, kata dia, untuk memastikan agar anggaran nasional sudah merupakan representasi semua kelompok dan teritori di Indonesia. Tidak hanya menjadi reprresentasi kepentingan politik.

"Kedua, memberikan kewenangan kontrol dan intervensi terhadap peraturan dan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan identitas dan nilai kebangsaan Indonesia. Ketiga, setiap tahun menerbitkan sebuah dokumen laporan kebangsaan Indonesia yang menjadi rujukan semua lembaga pemerintah dan non pemerintah," jelas Grace.

"Keempat, keanggotaan DPD RI harus juga memikirkan representasi kaum rentan, yang tidak akan mungkin melalui proses pemilihan seperti perwakilan adat, perwakilan aliran kepercayaan, perwakilan kaum difabel, perwakilan pensiunan PNS/TNI/Polri," tutupnya. (mdk/sho)