Gubernur Emil Harap 8 Daerah Jabar yang akan Gelar Pilkada Hasilkan Pemimpin Hebat

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap meningkatkan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada di delapan daerah. Semua pihak diminta untuk ikut bersinergi membuat pesta demokrasi berlangsung aman dan adil.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil usai menghadiri acara dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Jawa Barat di Lapang Tenis Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Rabu (19/6).

Delapan Kabupaten/Kota di Jawa Barat akan melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 2020 yang meliputi Kab. Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Pangandaran, Kab. Sukabumi, Kab. Tasikmalaya, dan Kota Depok.

"Kami siap dalam hal peningkatan anggaran. Harapannya, delapan daerah bisa hasilkan pemimpin yang mau bekerja, bukan hanya kekuasaan untuk status saja," katanya.

Menurut pria yang akrab disapa Emil, Pilkada adalah soal metode. Hal terpenting adalah dedikasi dan pengabdian membangun bangsa dan menyejahterakan masyarakat. Kekuasaan didapat untuk membuat keputusan terbaik untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya status.

Untuk itu, ia mengingatkan semua pihak untuk tetap menjaga kondusivitas. Kondusivitas sendiri, kata dia, menjadi syarat terpenting untuk membangun Indonesia.

"Belum lagi pemilihan Kepala Desa, kadang melebihi Pilpres, ada kampanye, intimidasi, politik uang ada. Saya khawatirkan satu, jangan sampai hidup kita habis di bab kompetisi, tapi kita harus fokus di bab pengabdiannya," ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Daerah Jawa Barat Rifqi Ali Mubaroq mengimbau KPU tingkat Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 untuk melakukan persiapan sebaik mungkin, khususnya persiapan anggaran untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan Pilkada serentak.

"Artinya, anggaran pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini bukan dari APBN," katanya.

Persiapan selanjutnya yang mesti mendapatkan atensi lebih adalah regulasi pelaksanaan. Menurut Rifqi, sejauh ini KPUD Jawa Barat masih menunggu arahan KPU RI terkait regulasi Pilkada serentak. Setelah itu, persiapan yang harus diperhatikan adalah aspek logistik.

"Termasuk menyusun honor untuk penyelenggara Pemilu, Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)," katanya.