Follow
Gubernur Sumut: Saya Tidak Pernah Keluarkan Izin KLB Demokrat di Deli Serdang
Merdeka.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi angkat bicara terkait timbulnya kerumunan di kegiatan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, pada 5 sampai 7 Maret 2021.
Edy menyesalkan timbulnya kerumunan di KLB tersebut karena pemerintah provinsi Sumut tidak pernah mengeluarkan izin kegiatan itu.
"Tidak ada perizinan. Saya tidak pernah mengeluarkan izin yang pastinya itu adalah perbuatan yang tidak benar, siapa pun dia," katanya, Selasa (9/3).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Bagaimana cara Komdigi mencegah situs Pemda diretas? Dari sisi pencegahan, Budi mengungkapkan Kemkomdigi dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan melakukan penyisiran dan memperkuat website-website pemerintah daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat agar tidak diretas dan diubah untuk mempromosikan judi online.
Padahal, kata Edy, di dalam penerapan protokol kesehatan saat pandemi tidak boleh melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan banyak orang.
"Gubernur Sumut yang punya wilayah harus diberikan informasi. Apalagi Gubernur Sumut selaku kepala satuan tugas (Covid-19), tidak boleh ada kegiatan kegiatan yang mengundang kerumunan,” ucapnya.
Edy pun menilai KLB Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang tidak sah.
"Tidak ada KLB. Sumut jangan dijadikan ajang kegiatan yang tidak sah, KLB itu ada mekanismenya," tandasnya.
Seperti diketahui, KLB Partai Demokrat di Deli Serdang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai ketua umum partai berlambang bintang mercy tersebut. Namun, KLB tersebut ditentang oleh kubu Partai Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Edy Rahmayadi merupakan bakal calon gubernur pertama yang telah mengambil formulir pendaftaran Pilkada 2024 di PKB Sumut.
Baca Selengkapnya
Dia juga memastikan tidak ada perjanjian politik yang diajukan PKB.
Baca Selengkapnya
Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.
Baca Selengkapnya
SYL juga menegaskan tidak pernah ada istilah tawar menawar.
Baca Selengkapnya
Pemda Provinsi Jabar melalui Disparbud Jabar memberikan konfirmasi ulang kepada pemohon bahwa izin penggunaan Gedung Indonesia Menggugat dicabut.
Baca Selengkapnya
Pelaksanaan Munaslub Kadin dianggap melanggar AD/ART.
Baca Selengkapnya