Loyalis daerah digusur Agung, Ical kumpulkan DPD Golkar se-Indonesia
Merdeka.com - Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) menggelar rapat konsolidasi dengan seluruh ketua DPD di Hotel Sultan, Jakarta, malam ini. Sekjen Golkar Idrus Marham mengatakan, seluruh ketua DPD yang datang merupakan pengurus partai yang sah.
Sebab, kata dia, PTUN Jakarta telah mengeluarkan putusan sela menunda SK Menkum HAM perihal penetapan Golkar kubu Agung Laksono sebagai pengurus partai beringin yang sah.
"Hadir semua (Ketua DPD) asli tidak ada Plt. Saya kira pertemuan hari ini efektif. Materinya, DPP menjelaskan perkembangan internal Partai Golkar terutama ada ketetapan PTUN yang menunda pengesahan Menkum HAM Golkar Munas Ancol," kata Idrus di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/4).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Kenapa Golkar harus konsolidasi? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
Selain itu, lanjut Idrus, rapat konsolidasi ini juga membahas perihal ketua DPD Golkar di daerah yang sudah diganti oleh Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono. Diketahui, Agung sudah menunjuk beberapa Plt Ketua DPD untuk menggusur loyalis Ical di daerah.
"Rapat Partai Golkar ini ingin dapatkan laporan dinamika di setiap provinsi di Indonesia. Karena kita mendengar ada beberapa daerah yang sudah di-plt-kan," kata dia.
Sementara itu, rapat tersebut berlangsung secara tertutup. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaAgung Laksono menyindir sejumlah pengurus Partai Golkar yang merangkap jabatan.
Baca SelengkapnyaDPD Golkar seluruh Indonesia menyatakan tak ingin Munaslub.
Baca SelengkapnyaNama Bahlil dikabarkan bakal menjadi ketua umum menggantikan Airlangga dan diputuskan pada Munas Golkar digelar Desember mendatang.
Baca SelengkapnyaGolkar mengungkapkan ada lima kader digodok untuk menjadi pendamping Dedi Mulyadi di Pilkada Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaAgus Gumiwang mengenakan jas Partai Golkar berwarna kuning.
Baca SelengkapnyaKeputusan itu diambil secara musyawarah mufakat oleh para peserta rapat yang terdiri dari seluruh perwakilan DPD Partai Golkar seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya“Dari 38 ketua DPD Provinsi se-Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar dan menolak wacana munaslub,” jelas Ace Hasan
Baca SelengkapnyaRapat yang berjalan secara tertutup tersebut untuk memberi pengarahan terhadap bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Partai Golkar se-Indonesia.
Baca SelengkapnyaDalam konferensi pers, Idrus mendesak Airlangga segera melepas jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar
Baca SelengkapnyaKetua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menyebut informasi itu dia terima dari Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Erwin Aksa.
Baca SelengkapnyaIdrus menilai Airlangga melakukan akrobatik politik dengan PDIP dan Gerindra.
Baca Selengkapnya