Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gugatan ditolak PN Jakbar, kubu Ical ajukan kasasi ke MA

Gugatan ditolak PN Jakbar, kubu Ical ajukan kasasi ke MA Ical konpers dualisme golkar. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - DPP Partai Golongan Karya (Golkar) kubu Aburizal Bakrie (Ical) mengadakan rapat setelah gugatannya terhadap kepengurusan Agung Laksono ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hasilnya, kubu Ical sepakat untuk mengajukan kasasi melalui Mahkamah Agung (MA).

"Secepatnya kami akan menandatangani formulir besok dan mengisi permohonan kasasi agar bisa langsung di kirim ke MA," ungkap Kuasa hukum DPP Golkar kubu Ical, Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers di Hotel Santika, Jakarta Pusat (24/2).

Selain itu, rapat tersebut juga ditujukan untuk mengoreksi kewenangan PN Jakarta Barat dalam menggelar persidangan setelah keluarnya putusan dari Mahkamah Partai. Jika dianggap tidak berwenang, kubu Ical berencana mengajukan gugatan baru melalui pengadilan tersebut.

Kubu Ical memastikan untuk datang dalam sidang Mahkamah Partai yang akan digelar Rabu (25/2) pukul 10.00 di kantor DPP Partai Golkar. Dalam sidang tersebut, kubu Ical akan menjawab gugatan yang diajukan oleh kubu Laksono.

DPP partai Golkar kubu Ical menganggap hasil munas di Riau dan Bali legal dan sah sesuai AD/ART, sedangkan hasil munas di Ancol dari kubu Laksono tidak sah karena tidak sesuai AD/ART. Atas alasan itu, mereka bakal menggugat legalitas kubu Agung Laksono dalam kepengurusan partai.

"Siapa yang mengatakan hasil munas Riau dan Bali itu legal, yaitu para voters yang memenuhi syarat AD/ART mengikuti munas," ungkap Ketua Organisasi Daerah hasil Munas Bali, Nurdin Chalid.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ical ke Ketum Golkar Baru: Pelajari Putusan MK agar Memenangkan Paling Banyak Pilkada
Ical ke Ketum Golkar Baru: Pelajari Putusan MK agar Memenangkan Paling Banyak Pilkada

Ical berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.

Baca Selengkapnya
MK Tolak Sengketa Pileg PDIP untuk DPRD Kalimantan Selatan
MK Tolak Sengketa Pileg PDIP untuk DPRD Kalimantan Selatan

MK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.

Baca Selengkapnya
KPU dan NasDem Bantah Dalil PAN soal TPS Bermasalah di Dapil Jawa Tengah 10
KPU dan NasDem Bantah Dalil PAN soal TPS Bermasalah di Dapil Jawa Tengah 10

Suara NasDem di Dapil Jawa Tengah 10 yang menempatkan calegnya berada di kursi keenam DPR RI.

Baca Selengkapnya
Tak Punya Bukti KPU Ubah Perolehan Suara Gerindra dan PAN, Gugatan Sengketa Pileg Golkar Dikandaskan MK
Tak Punya Bukti KPU Ubah Perolehan Suara Gerindra dan PAN, Gugatan Sengketa Pileg Golkar Dikandaskan MK

Partai Golkar sebelumnya meminta MK membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang perolehan suara DPR RI dapil Papua Selatan 3.

Baca Selengkapnya
Bantah Pindahkan Suara ke Partai Garuda, KPU Minta MK Tolak Gugatan PPP
Bantah Pindahkan Suara ke Partai Garuda, KPU Minta MK Tolak Gugatan PPP

PPP menyebut, telah terjadi perpindahan suara partainya secara tidak sah kepada Partai Garuda yang menyebabkan PPP tak lolos ambang batas parlemen 4 persen.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hakim MK Saldi Isra Bacakan Dissenting Opinion, Singgung Sikap Jokowi
VIDEO: Hakim MK Saldi Isra Bacakan Dissenting Opinion, Singgung Sikap Jokowi

Saldi juga meyakini sebagian Pj kepala daerah tidak netral selama Pemilu.

Baca Selengkapnya
PK Ditolak MA, Partai PRIMA Gagal jadi Peserta Pemilu 2024
PK Ditolak MA, Partai PRIMA Gagal jadi Peserta Pemilu 2024

MA mengungkapkan alasan menolak PK Partai PRIMA hingga gagal jadi peserta Pemilu

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pandangan Kritis Saldi Isra Tegas Beda Pendapat Putusan Sengketa Pilpres 2024
VIDEO: Pandangan Kritis Saldi Isra Tegas Beda Pendapat Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK memutuskan menolak seluruh permohonan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan kubu Anies-Cak Imin, Senin (22/4)

Baca Selengkapnya
Hakim MK Saldi Isra, Enny Nurbaningsih & Arief Hidayat Dissenting Opinion Putusan Sengketa Pilpres
Hakim MK Saldi Isra, Enny Nurbaningsih & Arief Hidayat Dissenting Opinion Putusan Sengketa Pilpres

Tiga hakim konstitusi menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan sengketa Pilpres 2024 Anies-Cak Imin.

Baca Selengkapnya
PDIP Gelar Rapat Usai MK Ubah Syarat Pilkada: Ahok atau Anies?
PDIP Gelar Rapat Usai MK Ubah Syarat Pilkada: Ahok atau Anies?

Menurut Eriko, rapat nanti akan membahas siapa yang akan diusung PDIP di Jakarta.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hakim MK Bongkar Daftar 'Dosa' Pj Gubernur di Pemilu, Skakmat Kerja Bawaslu
VIDEO: Hakim MK Bongkar Daftar 'Dosa' Pj Gubernur di Pemilu, Skakmat Kerja Bawaslu

Enny mengungkap tentang ketidaknetralan sejumlah Pj Gubernur saat Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
MK Tolak Seluruh Permohonan PKB soal Pengurangan Suara di Sigi, Ini Alasannya
MK Tolak Seluruh Permohonan PKB soal Pengurangan Suara di Sigi, Ini Alasannya

MK menolak untuk seluruh permohonan sengketa Pileg 2024 yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Sigi, Dapil Sigi 5.

Baca Selengkapnya