Gugatan soal PT ditolak MK, politisi Golkar prediksi Pilpres 2019 diikuti 2 calon

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi menolak uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya yang mengatur soal ambang batas presiden (presidential threshold). Ketua Komisi II DPR ini menilai putusan itu menunjukkan rumusan angka ambang batas 20 persen dalam UU Pemilu yang merujuk pada Pilpres 2014 tepat.

"Hari ini membuktikan apa yang telah dirumuskan dalam UU Nomor 7 tahun 2017, bahwa ambang batas 20 persen 2014 itu sangat tepat," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).

Dengan putusan ini, kata Amali, peta koalisi cenderung mulai terlihat di DPR atau Pilkada 2018. Menurutnya, Pilpres 2019 hanya akan diikuti oleh maksimal 3 pasangan calon karena ambang batas presiden tetap 20 persen.

"Hanya ada dua pasangan. Yang muncul paling banyak tiga, tapi probalilitas dua. Kalau kita lihat dari pengelompokan koalisi yang ada," jelasnya.

Meski begitu, dia menyebut koalisi di Pilkada belum tentu akan kembali berlanjut di Pemilu Serentak 2019. Sebab, konfigurasi politik antara pusat dengan daerah berbeda.

"Tidak terlalu signifikan. Karena pengelompokan di pusat. Agak berbeda di daerah dan pusat," ujar Amali.

Dia menambahkan putusan MK ini juga seorang calon presiden tidak bisa menarik seluruh kekuatan partai politik. "Orang tidak boleh borong prtai. Sekarang ini Jokowi sudah dicalonkan Golkar," tandasnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya yang mengatur soal ambang batas presidensial (presidential threshold/PT). PT yang ditetapkan sebesar 20 kursi DPR sampai 25 persen suara sah nasional yang diatur dalam Pasal 222 ini salah satunya digugat Partai Idaman pimpinan Rhoma Irama.

Gugatan uji materi UU Pemilu yang diajukan Partai Idaman ini terdaftar dengan perkara nomor 53/PUU-XV/2017 dan perkara nomor 70/PUU-XV/2017. Partai Idaman dalam gugatannya menilai Pasal 222 merupakan keputusan yang kurang demokratis dan bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945.

Dalam Pasal 222 UU Pemilu, syarat bagi parpol yang bisa mengajukan calon presiden ialah yang memperoleh 20 persen kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu Legislatif sebelumnya.