Gugatannya ditolak MK, Ini kata lawan Airin di Pilkada Tangsel

Merdeka.com - Sengketa Pilkada Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (21/1). Hasilnya, MK menolak gugatan yang ditujukan untuk Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie dari dua kubu calon wali kota yakni M Ikhsan Modjo dan Arsid.

Salah satu dalil gugatan MK adalah karena jarak suara yang terpaut jauh. Mengenai putusan itu, Sekretaris Tim Arsid - Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri, Fatah mengatakan, pihaknya sudah mengetahui putusan tersebut. Namun, kubunya akan tetap memperjuangkan bahwa ada kecurangan yang dilakukan oleh kubu Airin – Benyamin.

"Dalam rekomendasi MK juga disebutkan, jika ada pelanggaran-pelanggaran silakan menyelesaikannya melalui jalur masing-masing, ini sampai ada penetapan pemenang kita masih ada waktu berjuang," kata Fatah, Kamis (21/1/).

Saat ini, pihaknya menunggu keputusan KPU Tangsel untuk memberikan sanksi diskualifikasi kepada Airin – Benyamin karena banyak yang tidak dilaporkan mengenai dana kampanye. Beberapa waktu lalu, Panwaslu Tangsel, menurut Fatah, telah mengeluarkan rekomendasi agar laporan pihaknya mengenai pelanggaran Airin dalam laporan pelanggaran kampanye diputuskan KPU Tangsel.

"KPU Tangsel juga telah menjawab rekomendasi dari Panwaslu, tinggal menunggu putusan," katanya.

Jika nanti KPU Tangsel tidak sampai memutuskan diskualifikasi, Fatah mengatakan, KPU Tangsel harus siap mengorbankan pribadinya sesuai dengan peraturan yang ada. "Tinggal pilihan KPU saja," terangnya.

Senada dengan itu, Tedy Kusnadi juru bicara M Ikhsan Modjo-Li Claudia Chandra mengatakan, MK seharusnya tidak bermain-main di Pasal 158 saja.

"Karenanya kewenangan dia itu juga termasuk sampai perselisihan pemilihan, yakni Pasal 156 dan 157, jadi kami menganggap MK telah sengaja hanya bermain di situ saja," jelasnya.

Pihaknya pun sama dengan kubu Arsid-Eliver yakni menunggu keputusan KPU Tangsel atas banyaknya laporan tentang dana kampanye Airin-Benyamin yang tak sesuai dengan yang dilaporkan. "Pertama soal melebihi batasan sumbangan, kedua ada yang tidak dimasukkan ke dalam laporan. Tinggal KPU Tangsel mau bagaimana," katanya.