Guruh Soekarnoputra: Konstitusi kita sudah nyeleweng
Merdeka.com - Politikus PDIP Guruh Soekarnoputra merasa prihatin dengan konstitusi saat ini yang menurutnya sudah melenceng ke ideologi liberal. Dia menilai, sejauh ini tidak ada capres yang mempunyai kesadaran tentang hal tersebut.
Guruh mengatakan, banyak ketidaksepahaman dirinya tentang para pemimpin bangsa sekarang. Khususnya terkait dengan konstitusi dan penyelewengan Pancasila sebagai dasar negara.
"Negara kita dalam keadaan memprihatinkan, punya konstitusi sekarang malah menyeleweng dari Pancasila. Induknya UUD 45 yang di amandemen Tahun 2002 banyak penyelewengan perubahan tentang struktur sistem negara berubah," jelas Guruh dalam diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/4).
-
Siapa yang disebut Jokowi sebagai sosok yang keliru? “Karena ia percaya sumber daya planet bumi terbatas. Akan tetapi, ternyata Thanos keliru.“
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
Putra bungsu Bung Karno ini menilai, seluruh kebijakan yang ada saat ini sudah mengarah ke liberalisme. Termasuk soal pemilu yang syarat intervensi dari pihak asing.
"Semua arahnya ke liberalisme, kapitalisme termasuk dalam hal pemilu, pencapresan, individu (capres-capres) itu yang ada sepertinya langka yang punya kesadaran kita dalam keadaan segi konstitusi sudah menyeleweng," kata dia.
Guruh pun yakin ada pihak asing yang bermain untuk merusak Indonesia, sehingga negara ini sekarang berada dalam krisis.
"Tentu kalau politik kan permainan tingkat tinggi, mungkin di dalamnya ada unsur asing, negara Pancasila sendiri digoyang-goyang, UUD 45 digoyang itu semua untuk kepentingan mereka (asing). Negara kita diarahkan ke arah liberalisme," terang dia.
Sementara soal capres, dia ingin memiliki pemahaman dan sadar akan hal tersebut. Namun menurut dia, sejauh ini tidak ada calon pemimpin yang mengarah perbaikan ke sana, termasuk Capres PDIP Jokowi.
"Capres yang punya wawasan kesadaran negara kita sudah menyeleweng. (Jokowi) saya belum melihat itu. Kita kan bisa melihat dari sikap-sikapnya," pungkasnya.
Seperti diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jokowi baru saja semalam bertandang ke rumah pengusaha Jacob Soetoyo. Di sana mereka bertemu dengan beberapa duta besar negara luar, termasuk Dubes Amerika. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi merespons serangan negatif selama ini yang ditujukan kepadanya.
Baca SelengkapnyaKondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaEros Djarot menilai sikap Jokowi terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo melawan hukum.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keresahannya terkait potensi kecurangan Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca SelengkapnyaGanjar menilai pemakzulan presiden tidak bisa sembarang dilakukan
Baca Selengkapnya"Banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Wayan menilai sosok Jokowi sudah mulai berubah.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman membandingkan pemerintahan saat orde baru dengan Jokowi.
Baca SelengkapnyaSaat itu Presiden Jokowi membahas terkait batas usia capres-cawapres ketika masih dibahas Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca Selengkapnya