Gus Solah khawatir RI pecah jika kubu Ahok & Anies tak rekonsiliasi
Merdeka.com - Tokoh Nadhlatul Ulama Salahuddin Wahid menyarankan agar kubu Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan - Sandiaga Uno untuk segera melakukan dialog. Langkah ini sebagai upaya rekonsiliasi kedua kubu yang bersaing di Pilgub DKI Jakarta. Gus Solah sapaan akrab Salahuddin ini mengusulkan MPR untuk menjadi fasilitator.
"Saya usulkan ada dialog antara dua pihak yang sekarang ini sedang ribut. Dialog ini harus segera diadakan. Siapa yang menjadi penengah, silakan dipilih siapa. Tempatnya MPR ini salah satu pilihan untuk tempat dialog itu," kata Gus Solah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/5).
Menurutnya, Indonesia akan kembali menyambut pesta demokrasi yakni Pilkada di tahun 2018 dan Pemilu Serentak tahun 2019. Jika rekonsiliasi tidak kedua kubu tidak dilakukan sekarang maka akan menimbulkan masalah besar.
-
Kenapa Golkar pertanyakan Anies maju di Pilgub DKI? 'Tapi tentu kan kita tahu bahwa majunya seseorangan menjadi kepala daerah itu kan harus mendapatkan dukungan dari partai politik, pertanyaannya adalah tentu dari partai mana gitu ya,' kata Ace, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/5).
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Kenapa Pilkada DIY rawan konflik? Di beberapa daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) rawan terjadi konflik, tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
-
Kenapa PKS usung Anies-Sohibul di Pilgub Jakarta? 'Selanjutnya, rencana pertemuan dengan PKB juga sudah dirancang dan akan dilaksanakan. Kami optimis, insya Allah sosok Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Mohamad Sohibul Iman adalah kandidat yang memiliki peluang menang besar,' pungkasnya.
-
Bagaimana Golkar menanggapi Anies di Pilgub DKI? 'Mau turun pangkat lagi dari capres menjadi cagub lagi gitu. Jadi saya kira tentu ini harus dipikirkan,' tegas dia.
-
Kenapa sengketa Pilpres 2024 dianggap kompleks? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
"Sebab kalau ini berkembang kemudian dalam Pilkada 2018, kemudian 2019 Pilpres nasional, waduh kita akan menghadapi masalah besar yang sangat sulit untuk bisa menyelesaikan," tegasnya.
Ditambah lagi, kebebasan masyarakat dalam mendapat informasi di media sosial akan mengancam keberlangsungan bangsa, termasuk bagi warga Jakarta.
"Ada ketimpangan di pendidikan masyarakat. Karena kebebasan yang kita peroleh setelah reformasi ternyata terlalu bebas. Muncul beberapa hal yang sekarang kita sadari bisa mengancam keberlangsungan berbangsa," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Walaupun keputusan akhirnya tetap akan berada di Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaKeduanya pernah menjadi gubernur. Akankan berpotensi menang jika keduanya berduet?
Baca SelengkapnyaAhok melihat keberadaan Kang Emil akan membuat kader Gerindra sulit untuk menangan di Tanah Pasundan
Baca SelengkapnyaAhok menyatakan kubu KIM plus yang mengusung Ridwan Kamil akan malu jika kalah melawan kotak kosong.
Baca SelengkapnyaSikap PKS memasangkan Anies-Sohibul Iman dinilai sangat berbahaya.
Baca Selengkapnya"Wacana dua poros sampai saat ini sepertinya masih akan sulit diwujudkan,"
Baca SelengkapnyaKeduanya dinilai akan bersama jika Pilpres 2024 berjalan dua putaran
Baca SelengkapnyaAhok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaWacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus serta menujunya Ridwan Kamil (RK) ke Jakarta diprediksi berdampak pada adanya calon tunggal.
Baca SelengkapnyaDua partai parlemen PKS dan PDIP ancang-ancang bakal mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaReaksi Ganjar mendadak berbeda, ketika disinggung wacana duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaSaidiman mengatakan hal ini baik karena Ahokers dan Anak Abah sempat terpolarisasi saat Pilkada Jakarta 2016 silam.
Baca Selengkapnya