H-1 pilkada serentak, ini 8 daerah rawan konflik versi Menko Luhut
Merdeka.com - Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menyatakan terdapat delapan daerah rawan konflik dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak pada Rabu (9/12) besok. Daerah rawan konflik tersebut yakni, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
"Dapat dipastikan perselisihan hasil pemilihan dapat terjadi dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan vertikal. Hal ini disebabkan karena banyaknya potensi gugatan dari pasangan yang kalah," ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (8/12).
Selain itu, Luhut mengatakan adanya kemungkinan peluang terjadi pelanggaran money politic dan jual beli suara yang melibatkan penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya sudah berkoordinasi terhadap Bawaslu, KPU, Kemendagri, TNI dan Polri untuk mencegah masalah yang terjadi dalam Pilkada serentak.
-
Dimana pelanggaran pemilu bisa terjadi? Pelanggaran pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyebaran berita palsu atau hoaks, intimidasi terhadap pemilih, pencurian atau manipulasi suara atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik.
-
Apa saja contoh pelanggaran pemilu? Contoh Pelanggaran Pemilu Pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain kampanye hitam, politik uang, intimidasi pemilih, dan penyebaran berita bohong atau hoaks.
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
-
Dimana pelanggaran administrasi pemilu bisa terjadi? Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
-
Apa saja sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ketika terjadi pelanggaran tersebut, ada sejumlah sanksi yang dikenakan untuk pelaku, yaitu: Teguran tertulis, yaitu pemberian peringatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Teguran tertulis bisa dalam bentuk peringatan biasa atau peringatan keras.Pemberhentian sementara, yaitu penghentian sementara penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya selama kurun waktu tertentu.Pemberhentian tetap, yaitu penghentian permanen penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya.
-
Mengapa pelanggaran pemilu berbahaya? Pelanggaran pemilu mencakup berbagai tindakan yang dapat merusak keabsahan suara dan mengancam prinsip demokrasi.
"Indikatornya yang perlu dicermati meliputi kesiapan penyelenggara Pilkada, sejarah konflik, konflik pasangan calon, kepengurusan Parpol ganda, karakteristik masyarakat, gangguan ketertiban dan keamanan, batas wilayah, pertahanan dan anggaran," ujar dia.
Kendati demikian, dia berjanji pelaksanaan Pilkada serentak bakal aman dan lancar. Pengamanan Pilkada serentak sudah dilaksanakan oleh TNI dan Polri sudah sejak beberapa bulan lalu.
"Kami juga telah mengerahkan 16 tim gabungan ke seluruh Indonesia guna memonitoring pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaJawa Tengah menjadi salah satu titik rawan Pilkada 2024, KPU beberkan sejumlah faktornya.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.
Baca SelengkapnyaKemenko Polhukam melakukan pemetaan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial tersebut.
Baca SelengkapnyaPolri sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa wilayah yang rawan akan terjadinya gangguan selama proses Pilkada.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Mahfud juga pernah dibuat geleng-geleng kepala akan praktik korupsi di tanah air yang sudah parah.
Baca SelengkapnyaListyo meminta jajarannya mengoptimalkan preventif strike agar pelaku teror bisa ditangkap sebelum melancarkan aksinya.
Baca SelengkapnyaBawaslu memetakan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) guna mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaUsul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR
Baca Selengkapnya