Hadi Tjahjanto dinilai berpeluang jadi cawapres Jokowi

Merdeka.com - Pendaftaran capres cawapres bakal dilaksanakan 4-10 Agustus 2018 mendatang. Sejauh ini baru Joko Widodo yang dipastikan mulus maju kembali di Pilpres dengan jumlah dukungan parpol pengusung di atas 20 persen kursi DPR, sesuai ambang batas Presidential Threshold.

Nama-nama yang digadang-gadang cocok buat menjadi cawapres Jokowi pun sudah lama bermunculan. Dari mulai Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang sudah mendeklarasikan diri menjadi cawapres Jokowi, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, hingga Ketum PPP M Romahurmuziy.

Peneliti Center for Presidential Studies (CfPS) Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Taufik Rahman menilai, selain nama-nama politisi yang selama ini sudah berseliweran, nama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga memiliki peluang menjadi cawapres Jokowi.

"Pemilihan Hadi dimungkinkan karena pertimbangan profesionalitas dan netralitasnya bisa meredakan friksi di dalam koalisi Jokowi yang masih tajam," kata Taufik, Kamis (26/4).

Dia menilai, jika Hadi Tjahjanto dipilih bisa menjadi kejutan bagi lawan politik Jokowi. Sebab, selama ini mantan Kasau itu tak pernah diperhitungkan dalam survei.

Namun demikian, dia menilai jika Jokowi memilih Hadi akan menimbulkan persoalan di TNI. Sebab, Hadi baru terpilih jadi Panglima TNI. Hal itu akan mengganggu konsolidasi di TNI.

"TNI baru saja mengalami pergantian panglima. Pemilihan Hadi saya kira akan mengganggu konsolidasi TNI," tandasnya.

Marsekal Hadi Tjahjanto merupakan perwira tinggi TNI AU lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1986. Sebelum menjabat Panglima TNI dan KSAU, Hadi merupakan Irjen Kemhan dan juga pernah menjadi Sekretaris Militer Kepresidenan.

Kedekatan Hadi dengan Jokowi disebut-sebut menjadi salah satu peluang dipilihnya mantan Kepala Dinas Penerangan TNI AU itu sebagai pendamping Jokowi di 2019 mendatang.

Dalam jajak pendapat di media sosial Twitter yang dilakukan akun @OpiniWarganet, para netizen memilih Jokowi-Hadi 50 persen, Jokowi-AHY 29 persen, dan Jokowi-Moeldoko 21 persen.