Hambatan-hambatan 3 kartu sakti Jokowi

Merdeka.com - Program perlindungan sosial Presiden Joko Widodo melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak berjalan lancar. Masih ada sebagian kalangan yang mempermasalahkan kartu yang diluncurkan pada awal pemerintahannya.

Salah satunya seperti yang diungkapkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Politikus PKS itu mengatakan, program-program tersebut harus sesuai azas legalitas.

Selain itu, masih ada sejumlah pemimpin daerah yang belum mengetahui program tersebut. Salah satunya Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Soekarwo mengaku dia hanya mendapat informasi sedikit sekali terkait program tersebut. Salah satunya adanya mengenai KIS yang ternyata sedikit berbeda dengan JKN.

Berikut hambatan-hambatan 3 kartu sakti Jokowi.

DPR pertanyakan biaya untuk kartu sakti Jokowi

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan dari mana sumber dana pembiayaan ketiga program tersebut. Terkait pembuatan kartu KIS, KIP dan KJP, setiap program yang bernilai Rp 1 milliar harus ditender, apalagi pembuatan ketiga kartu yang diperkirakan bernilai triliunan rupiah."Kartu itu kan mesti ditender. Coba bayangin misalnya satu pembuatan kartu harganya Rp 5 ribu, terus dikali Rp 15 juta, sudah berapa coba. Berapa triliun itu cuma kartu doang. Yang di atas Rp 1 miliar aja harus ditender apa lagi yang triliunan. Kan tidak main-main ini," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11).Politikus PKS itu mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak tersandung masalah seperti kasus Bank Century. Kekhawatiran itu timbul karena ia melihat kasus Bank Century yang tidak melibatkan dewan yang terjadi beberapa waktu lalu."Anda ingat kasus Century kan, pemerintah bilang itu itikad baik menyelamatkan bangsa dari krisis ekonomi dunia. Tapi akhirnya apa? Orang masuk bui kok. Jadi itikad baik itu tidak satu-satunya, tapi legal prosedural harus dipenuhi. Itulah yang kita takutkan kalau enggak ngajak dewan, bisa tidak legal," ujar Fahri.

DPR akan kaji program kartu sakti Jokowi

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, pihaknya akan segera mengkaji kedua program andalan Presiden Jokowi itu. Ia tidak mau program yang diunggulkan tersebut menjadi kebijakan yang hanya sekadar pencitraan dan jauh dari azas legalitas."Kita tentu akan melihat sejauh mana. Kalau ada pelanggaran kita ingatkan kepada pemerintah agar tidak melanggar aturan," kata Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/11).Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan, DPR akan mempelajari program pemerintah KIS dan KIP itu apakah menggunakan dana APBN atau CSR dari perusahaan. Bila dari APBN, tentu hal tersebut menyalahi aturan karena kedua program tersebut belum dianggarkan."Ini kita pelajari, jangan sampai membohongi masyarakat. Kita akan pelajari, program ini menggunakan dana apa. Kalau menggunakan dana BPJS disulap KJS, ini berarti membohongi rakyat," jelasnya.

Yusril: Jokowi urus negara jangan seperti warung

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra angkat bicara terkait tiga kartu sakti yang baru-baru ini diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tiga kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).Yusril mengatakan tiga kartu andalan Jokowi itu tidak memiliki ada dasar hukum yang jelas. Padahal, kata dia, engan adanya landasan hukum yang kelas, maka kebijakan apapun yang dibentuk dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)."Cara mengelola negara tidak sama dengan mengelola rumah tangga atau warung. Kalau mengelola rumah tangga atau warung, apa yang terlintas dalam pikiran bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Negara tidak begitu, suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya," tegas Yusril siaran persnya di Jakarta, Kamis (6/11).

Kartu sakti Jokowi dipertanyakan Pemkot Solo

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengaku tidak tahu-menahu tentang program Kartu Indonesia Sehat yang baru saja diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Dinas Kesehatan Solo Siti Wahyuningsih bahkan tak paham dengan konsep kartu itu."Saya tidak tahu konsepnya seperti apa. Ini juga baru tahu dari media. Saya juga tidak tahu data penerima dari mana," ujar Siti kepada wartawan, Selasa (4/11).Kepala Dinas yang dulu diangkat semasa wali kota Jokowi itu, mengaku belum pernah ada sosialisasi ihwal Kartu Indonesia Sehat. Ia mengatakan belum bisa membayangkan pelaksanaannya seperti apa di lapangan."Saya benar-benar tidak tahu, nantinya harus bagaimana dan seperti apa," ucapnya.Siti menilai sebenarnya tidak perlu ada program layanan kesehatan baru dari pemerintah. Program yang sudah ada sebelumnya, lanjut Siti, hanya tinggal menambah jangkauan layanannya.Menurutnya program Jaminan Kesehatan Nasional baru menjangkau kategori masyarakat sangat miskin dan miskin. Sedangkan kategori hampir miskin dan rentan miskin belum tersentuh."Kami mengusulkan pemerintah pusat menggratiskan perawatan kesehatan di kelas III di semua rumah sakit. Jika ingin naik kelas, harus biaya sendiri," harapnya.