Hanafi Rais tuding Menhub diam-diam MoU dengan perusahaan China

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menuding Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah menandatangani MoU dengan China International Fund (CIF) secara diam-diam pada 3 November lalu.

Menurut Hanafi, hal itu ditentang oleh Komisi I DPR yang membidangi urusan luar negeri karena CIF dinilai tidak menguntungkan bagi Indonesia.

"Kita tidak tahu, kerja sama seperti apa yang mereka lalukan. Padahal kalau bikin MoU harus transparan jangan diam-diam," ujar Wakil ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais di Gedung DPR, Rabu (5/11).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anak Amien Rais itu menyatakan, masih menunggu informasi lengkap soal apa maksud penandatanganan MoU tersebut. Dia mengkritik karena kerja sama ini dinilai terlalu cepat.

"Saya lihat ini sebuah grand design antara pemerintah Jokowi dengan pemerintah China, untuk memperketat di bidang ekonomi, tapi implikasinya juga mempengaruhi pekerjaan di bidang politik," imbuh Hanafi yang pernah gagal dalam Pilkada Kota Yogyakarta ini.

Hanafi mengatakan, sepengetahuannya CIF perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan dunia. Dia curiga MoU ini berkaitan dengan penjualan minyak di Indonesia nantinya.

"Tapi saya tidak katakan ini mafia. Karena istilah ini sindikasi, di mana minyak yang dijual ke China dari negara Afrika yang bekas komunis, salah satunya Angola," kata putra Amien Rais ini.

Dia pun meminta penjelasan kepada Jokowi terkait MoU tersebut. Apalagi jika MoU ini berkaitan dengan kerja sama politik luar negeri yang secara aturan, Komisi I DPR harus mengetahui hal tersebut.

"Saya minta pemerintah Jokowi tetap menjalankan bebas aktif. Kalau ada indikasi dengan CIF kemudian menteri keuangan bergabung dengan China, itu artinya tidak ada kejelasan. Apakah ini bagian dari politik luar negeri, atau sekenanya," lanjut dia.

Hanafi khawatir kerja sama dengan China ini berimplikasi pada konflik Laut China Selatan yang bersebelahan langsung dengan Pulau Natuna Indonesia. Apalagi, kata dia, posisi Indonesia di konflik tersebut adalah netral.

"Kalau tetap dilakukan dengan CIF ini, bisa mengirim pesan kepada negara lain, yang selama ini berhubungan baik dengan Indonesia bahwa kita bias kepentingan, kita kan jadi penyeimbang di Asia, dengan kerja sama ini, secara tidak langsung kita tidak menjaga amanat konstitusi dan akan menambah masalah terutama kalau dikaitkan dengan konflik laut China Selatan," pungkasnya.

Dikabarkan pada 3 November 2014 lalu ada penandatanganan MoU antara PT KAI dengan CIF. Acara tersebut dilakukan dengan diam-diam dan dihadiri Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan beberapa direksi BUMN. (mdk/ren)