Hanura: Isu reshuffle tidak perlu dibesar-besarkan

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Hanura Miryam S. Haryani berharap isu reshuffle yang berhembus kencang belakangan ini tak perlu dianggap sebagai polemik yang besar. Sebab, kata dia, reshuffle kabinet menjadi sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Dalam seminggu terakhir persoalan reshuffle kabinet menjadi sesuatu yang menarik perhatian banyak orang, khususnya terkait kondisi terkini politik dan pemerintahan Jokowi-JK. Kami dari Hanura melihat persoalan reshuffle ini sebaiknya tak perlu dibesar-besarkan, karena sepenuhnya menjadi prerogatif Presiden," kata Miryam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/4).

Anggota Komisi V DPR ini menilai, jikalau benar reshuffle akan dilakukan oleh Presiden Jokowi, Hanura berharap kebijakan tersebut diambil bukan semata-mata karena hasil survei ataupun desakan segelintir kelompok yang ingin memanfaatkan perombakan kabinet sebagai sebuah momentum mencari 'panggung'.

"Reshuffle benar-benar atas pertimbangan yang matang dan hasil penilaian Presiden terhadap kinerja para menterinya dengan tidak mengabaikan masukan dari seluruh stakeholder terlebih dari Wapres selaku pembantu utama dan KIH sebagai gabungan partai pengusung," tegasnya.

Dia mengibaratkan, Jokowi-JK adalah nakhoda sebuah kapal yang sedang berlayar di mana memiliki beberapa awak yakni para menterinya yang harus beradaptasi dengan nakhoda dan kapalnya agar dapat berjalan lancar mengarungi samudera nan luas.

"Jangan sampai karena ingin mengangkut penumpang baru lalu penumpang lama ditinggal di pelabuhan tempat kapal bersinggah, ini belum sampai tujuan dan baru saja berlayar. Jangan tergoda oleh awak kapal yang baru yang menjanjikan kemampuan tapi belum jelas seperti apa kemampuannya," pungkasnya.