Hanura: Kalau MKD nilai Setya dkk bersalah, kocok ulang pimpinan DPR
Merdeka.com - Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana menyebut kedatangan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump merupakan sebuah pelanggaran etika berat. Apalagi, dia melihat dari mimik wajah Setya Novanto yang seakan mendukung Donald Trump.
"Indonesia itu memegang prinsip diplomasi politik luar negeri bebas aktif. Jadi jelas yang dilakukan ketua DPR pelanggaran etika berat. Bahkan Setya Novanto seakan menyatakan dukungannya pada Trump," kata Dadang saat dihubungi merdeka.com, Kamis (10/9).
Oleh sebab itu, dia berujar apabila nantinya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan bahwa kedua pimpinan DPR itu terbukti melanggar kode etik yang berat, ia menilai tak menutup kemungkinan akan dilakukan kocok ulang pimpinan DPR. Lebih jauh, Anggota Komisi X DPR ini bahkan menyebut pertemuan tersebut sudah mencoreng martabat bangsa.
-
Siapa yang terlibat dalam pertemuan tersebut? Kepala Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahyanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3/).
-
Kenapa pertemuan ini penting? 'Guinness World Records adalah tentang merayakan perbedaan, dan dengan mempertemukan kedua wanita ikonik yang luar biasa ini, mereka dapat berbagi perspektif mereka tentang kehidupan satu sama lain dan juga dengan kita,' kata Craig Glenday, pemimpin redaksi GWR.
-
Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kerja sama pertukaran peserta pendidikan, alih pengetahuan dan teknologi, latihan bersama, serta upaya kolaboratif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara.
-
Apa yang membuat pertemuan istri Kapolri dan Fabiola Umaida menarik perhatian? Pertemuan istri Kapolri dengan Fabiola pun sukses mencuri perhatian publik. Terlebih saat melihat sikap hangat istri Kapolri tersebut.
-
Siapa yang mendampingi Mendag saat pertemuan? Dalam kesempatan tersebut, Mendag didampingi Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Didid Noordiatmoko.
-
Apa yang mereka bicarakan? Keduanya mengaku dalam pertemuan tersebut menemukan kesamaan dalam menghadapi pemilu 2024.
"Kalau MKD memutuskan ini pelanggaran berat, maka tentu kocok ulang harus dilakukan. Bagaimanapun sebagai sebuah bangsa kita prihatin, melihat pimpinan kita disejajarkan dengan cheerleaders (pemandu sorak) oleh Donald Trump," ujarnya.
Dia juga menyatakan keanehannya dengan alasan Fadli Zon yang mengatakan pertemuan tersebut didasari untuk membicarakan investasi. Apalagi, belakangan diketahui pertemuan tersebut difasilitasi oleh Bos MNC Group Hay Tanoesoedibjo. Sehingga, pimpinan DPR telah 'offside' dari fungsinya yang hanya melakukan Pengawasan, Legislasi dan Anggaran.
"Investasi itu urusan eksekutif. Bukan DPR. Itu keluar dari fungsinya. Aneh-aneh saja pimpinan kita," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Mendikbudristek RI pada Rabu (6/5).
Baca SelengkapnyaDia mencontohkan Wamen BUMN Dony Oskaria yang baru saja diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina.
Baca SelengkapnyaRiyan diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan dilkukan pada Senin (26/8) kemarin.
Baca SelengkapnyaDiselisik soal penemuan dokumen saat penggeledahan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Baca SelengkapnyaMahfud menyayangkan ada conflict of interest saat rapat kerja dengan DPR
Baca SelengkapnyaKomisi VI DPR menggelar rapat dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia
Baca SelengkapnyaKemudian juga termasuk tempat serah terima barang sitaan yang dikatakannya berbeda.
Baca SelengkapnyaHasto sebelumnya diperiksa KPK sebagai saksi KPK terkait kasus dugaan korupsi DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Baca SelengkapnyaIndra diperiksa sebagai Saksi dalam Kasus dugaan korupsi rumah jabatan DPR.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, Dirut PT Timah, Ahmad Dani Virsal, menjadi bulan-bulan anggota DPR.
Baca SelengkapnyaHasto diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Baca SelengkapnyaKejagung menyebut sosok high profile atau tokoh penting terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen pertambangan.
Baca Selengkapnya