Hanura: Mentang-mentang Ahok kena masalah, partai menarik diri

Merdeka.com - Pernyataan calon petahana Basuki T Purnama yang mengutip surah Al Maidah demi pencalonannya di Pilgub DKI berbuntut panjang. Pernyataan ini membuat sejumlah pihak geram hingga menimbulkan demonstrasi besar-besaran gabungan ormas keagamaan pada 4 November. Ahok saat ini berstatus terlapor atas dugaan penistaan agama.

Ternyata, imbas kasus ini membuat partai-partai pendukung Ahok melakukan evaluasi atas dukungannya, semisal Partai NasDem. Partai NasDem disebut bakal mengkaji ulang dukungan kepada Ahok andai dia menjadi tersangka atas kasusnya.

Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, tidak baik apabila partai pendukung menarik diri karena Ahok tengah terjerat kasus.

"Kan tidak bagus juga mentang-mentang Ahok terkena masalah, tiba-tiba parpol pengusung menarik diri," kata Dadang saat dihubungi, Senin (14/11).

Dia menyarankan, agar partai-partai pendukung mengikuti dan menunggu seluruh proses hukum kasus Ahok serta respon penyelenggara pemilu sebelum mengambil langkah untuk mengkaji ulang dukungan.

"Setiap pilihan kan ada konsekuensi atau risikonya. Termasuk ketika kita menentukan pilihan untuk mengusung Ahok. Jadi intinya kita akan ikuti tahap demi tahap proses hukum, dan tentunya kita akan ikuti dampak setiap tahapan hukum terhadap Pilkada Jakarta," tegasnya.

Apalagi, menurutnya, status tersangka tidak bisa menggugurkan pencalonan Ahok sebagai gubernur DKI. Dadang beranggapan, kasus Ahok harus dilihat dari dua aspek, yakni aspek hukum dan politik.

"Status tersangka itu tidak menggugurkan pencalonan, kecuali Ahok terpidana dengan kekuatan hukum tetap. Kalau saya memandang semuanya diserahkan pada dua kanal, kanal hukum dan kanal politik," ujarnya.

"Jadi biarlah proses hukum berjalan, dengan segala konsekuensinya. Demikian juga proses pilkada ada tahapannya, dan kita ikuti saja," sambung Dadang.

Pihaknya mengaku belum mengadakan pembicaraan soal evaluasi dukungan untuk Ahok. Hanura, lanjut dia, akan menunggu kepastian hukum kasus Ahok sampai yang bersangkutan ditetapkan sebagai terpidana.

"Selama ini Hanura belum melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan buruk yg akan dialami Ahok. Kita berjalan berdasarkan dua kanal tersebut, walaupun tentunya dari proses hukum akan berdampak politik juga," tutupnya.