Hanura minta Jokowi tindak tegas institusi yang buat gaduh
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifudin Sudding menilai, imbauan Presiden Joko Widodo agar jajaran petinggi lembaga tidak mengeluarkan pernyataan yang membuat gaduh sudah tepat. Sebab, saat ini banyak isu yang digulirkan oleh bawahan Presiden justru menimbulkan polemik.
"Saya kira memang tepat yang disampaikan oleh presiden supaya institusi kementerian dan lembaga agar bisa menahan diri tidak membuat kegaduhan dalam kondisi bangsa seperti ini," kata Sudding di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).
Sudding menyarankan, setiap institusi sebaiknya berkomunikasi dengan baik jika terjadi suatu persoalan. Presiden Jokowi diminta bertindak tegas jika ada bawahannya membuat kegaduhan publik.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
"Bagaimana ketika ada isu seperti ini dikomunikasikan lintas institusi dan itu tidak dipublish sedemikian rupa sehingga itu jadi polemik," terangnya.
"Presiden harus mengambil sikap tegas dan saya kira DPR akan melakukan kontrol pengawasan terhadap institusi-institusi ini supaya tidak membuat kegaduhan," sambung Sudding.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna. Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan bawahannya agar menjaga stabilitas politik nasional.
"Jangan membuat atau bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung. Semuanya," tegasnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10).
Jika terjadi perselisihan di antara kementerian dan lembaga, Kepala Negara meminta agar persoalan tersebut diselesaikan di tingkat Menko. Apabila tidak selesai di tingkat Menko, maka perlu diselesaikan di tataran Wakil Presiden.
"Masih belum selesai (di Wapres), bisa ke saya," ucap dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta kepada GAMKI untuk ikut mendinginkan situasi di lapangan jika melihat situasi politik yang memanas.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menegaskan, bagi pegawai Kejati dan Kejari yang melanggar hukum, langsung ditindak tegas.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, perguruan tinggi merupakan cerminan dari kekuatan moral.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah apa yang disampaikan Hasto.
Baca SelengkapnyaGanjar Dengar Perguruan Tinggi Diintervensi karena Kritik Jokowi: Pemerintah Tak Perlu Ketakutan
Baca Selengkapnyanies Baswedan mengaku senang berbagai kampus turut menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi demokrasi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengatakan sudah ada pengawasan yang berlapis-lapis selama penyelenggaraan pemilu
Baca Selengkapnya