Hanura sebut bakal gaduh kalau Setya Novanto jadi ketua DPR lagi
Merdeka.com - Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana menegaskan tak menyetujui Setya Novanto kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Hal ini muncul usai keinginan Politisi Golkar, Ridwan Bae yang berharap Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR setelah mendapatkan rehabilitasi nama baik dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Pasti ada efek dominonya, yang kemudian nyasar ke sana kemari. Kalau DPR panas karena urusan jabatan, rakyat makin tidak percaya pada DPR," kata Dadang saat dihubungi, Kamis (29/9).
Dadang menilai dalam rangka menghindari kegaduhan di masyarakat, ada baiknya Ketua DPR tetap dijabat oleh Ade Komarudin. "Agar tidak diliputi kegaduhan, pro dan kontra lebih tidak ada perubahan pada kursi ketua DPR," harapnya.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Bagaimana DPR menjaga citra wakil rakyat? 'Apresiasi kinerja Bareskrim Polri yang tegas dan tidak pandang bulu dalam menangkap pelaku peredaran narkoba. Harus selalu seperti ini, meski pelakunya itu oknum politisi, oknum pejabat, hingga oknum aparat sekalipun. Tidak boleh ada ketakutan. Ketahuan, terbukti, sikat. Karena mereka ini yang jelas-jelas punya tanggung jawab menjaga generasi bangsa, tapi malah merusaknya dengan keegoisan pribadi,' ujar Sahroni, Senin (27/5).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Bagaimana DPR ingin memastikan netralitas para pihak yang dilibatkan? 'Karena betul-betul dilibatkan langsung pada tiap prosesnya. Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
Meski demikian, dia menyerahkan hal ini ke internal Partai Golkar. Sebab, partai Golkar yang memiliki wewenang untuk melakukan pergantian dalam posisi Ketua DPR.
"Sebenarnya itu internal Golkar, jadi sepenuhnya kita menyerahkan pada keputusan internalnya," katanya.
Sebelumnya, Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Ridwan Bae menilai seharusnya MKD tak setengah-setengah dalam merehabilitasi nama Setya Novanto. Dia menilai Setya Novanto sangat layak untuk kembali menjabat sebagai Ketua DPR.
"MKD masih kurang pemulihannya. MKD memulihkan nama Novanto itu pasti tapi tak boleh setengah-setengah. Pemulihan yang harus jadi perhatian salah satu rekomendasi harus diterbitkan di situ. Kalau MKD harus bisa bagaimana cara meminta Novanto menjadi ketua DPR," kata Ridwan, Rabu (28/9).
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaHasto kemudian berbicara soal calon Kepala Daerah yang diusung dengan membendung koalisi.
Baca SelengkapnyaAde Jona tak mau ambil pusing dengan kabar itu dan memilih fokus memenangkan Bobby-Surya.
Baca SelengkapnyaGerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).
Baca SelengkapnyaWasekjen PKB Dukung Partai Pemenang Pemilu 2024 jadi Ketua DPR RI
Baca SelengkapnyaFirman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca SelengkapnyaTerkait dengan siapa yang akan mengisi kursi pimpinan tersebut, nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaDia pun berharap agar seluruh partai politik dalam dinamika pergantian pimpinan dapat berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.
Baca Selengkapnya