Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hanura sebut Partai Demokrat tidak perjuangkan hak rakyat

Hanura sebut Partai Demokrat tidak perjuangkan hak rakyat Wiranto. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menyesalkan hasil rapat paripurna DPR yang menyetujui Rancangan Undang-Undang Pilkada. Persetujuan tersebut membuat kepala daerah dipilih melalui DPRD, bukan rakyat.

Menurut Wiranto, pilkada langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengakuan, bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. "Dengan keputusan DPR tadi malam, rakyat Indonesia dapat menilai siapa yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat," tuturnya di Jakarta, Jumat (25/9).

Dia menambahkan, pengembalian kedaulatan untuk memilih kepala daerah kepada DPRD merupakan langkah yang mencederai demokrasi. Hal ini karena memilih pemimpin adalah hak rakyat.

Wiranto juga menyayangkan sikap dari Fraksi Demokrat yang memilih untuk walk out dalam rapat paripurna. Padahal, Fraksi Partai Hanura telah menyatakan dukungan sepenuhnya atas usulan yang dilontarkan Fraksi Demokrat.

Melalui sidang paripurna DPR, tutur Wiranto, rakyat Indonesia bisa melihat dengan gamblang partai mana saja yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kedaulatan rakyat dan partai mana yang hanya melakukan manuver untuk pencitraan semata.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Hanura DPR RI Saleh Husin menyatakan dengan aksi walk out itu jelas menunjukan sikap, bahwa sebenarnya Fraksi Demokrat tidak mendukung pemilihan langsung oleh rakyat.

"Karena dalam kalkulasi awal sangat jelas tergambar, apabila tidak didukung oleh Fraksi Demokrat, maka koalisi PDIP, Partai Hanura, dan PKB pasti kalah apabila dilakukan voting. Pada saat lobi antarfraksi kami sudah sangat jelas mendukung usulan dari Fraksi Demokrat yang memasukkan 10 persyaratan untuk disetujuinya RUU Pilkada langsung oleh rakyat," jelas dia.

Saleh mengatakan tidak benar jika disebutkan, bahwa usulan Fraksi Demokrat tidak mendapatkan dukungan dari seluruh partai. Bahkan dalam pandangan fraksi, seusai Demokrat menyampaikan pandangannya, secara tegas Fraksi Hanura menyetujui seluruh usulan yang diajukan oleh Demokrat tersebut.

"Namun, kami sangat kecewa ketika akhirnya Fraksi Demokrat memilih untuk walk out, yang secara perhitungan sudah dapat dipastikan bahwa fraksi-fraksi yang menolak pilkada langsung pasti kalah," ujarnya. (mdk/ded)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sekjen PDIP Ungkap Ada Pihak Ingin Bangun 'Kerajaan' di Indonesia: Ada Menantu, Saudara dan Sahabat
Sekjen PDIP Ungkap Ada Pihak Ingin Bangun 'Kerajaan' di Indonesia: Ada Menantu, Saudara dan Sahabat

Sekjen PDIP menyinggung soal pihak-pihak tertentu yang berupaya mengubah kedaulatan menjadi sebuah ‘kerajaan’.

Baca Selengkapnya
Megawati: Beri Hak Rakyat Cari Pemimpinnya yang Sejati, Bukan Dipaksakan
Megawati: Beri Hak Rakyat Cari Pemimpinnya yang Sejati, Bukan Dipaksakan

Megawati menilai, pada pelaksanaan Pemilu saat ini masyarakat tidak dapat menyalurkan hak konstitusionalnya dengan baik.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih
DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih

Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur

Baca Selengkapnya
PDIP Nilai Pemilu 2024 Terburuk Pasca-Reformasi: Alat Negara dan Aparat Dikerahkan
PDIP Nilai Pemilu 2024 Terburuk Pasca-Reformasi: Alat Negara dan Aparat Dikerahkan

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menilai, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi yang terburuk pascareformasi.

Baca Selengkapnya
Tito Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Ini Respons Demokrat
Tito Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Ini Respons Demokrat

Dengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Sekjen Hanura: Pihak 02 Bangun Narasi Pemilu Selesai, Rakyat Jangan Mau Ditipu
Sekjen Hanura: Pihak 02 Bangun Narasi Pemilu Selesai, Rakyat Jangan Mau Ditipu

Benny menyebut, Pemilu terdiri dari banyak tahapan.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Pesan Puan Maharani dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024
Pesan Puan Maharani dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

Puan Maharani menyoroti proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun ini agar dapat berjalan dengan jujur dan adil.

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tak Lihat Ada Anggota DPR Keliling Minta Tanda Tangan untuk Hak Angket
Gerindra Tak Lihat Ada Anggota DPR Keliling Minta Tanda Tangan untuk Hak Angket

Waketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.

Baca Selengkapnya
Calon Parpol Tidak Sesuai Keinginan Publik, Kotak Kosong Diminta Dihadirkan di Pilkada
Calon Parpol Tidak Sesuai Keinginan Publik, Kotak Kosong Diminta Dihadirkan di Pilkada

Poses kandidasi yang telah terjadi dalam Pilkada 2024 dinilai sangat jauh dari prinsip-prinsip demokrasi.

Baca Selengkapnya