Hanura sebut Partai Demokrat tidak perjuangkan hak rakyat
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menyesalkan hasil rapat paripurna DPR yang menyetujui Rancangan Undang-Undang Pilkada. Persetujuan tersebut membuat kepala daerah dipilih melalui DPRD, bukan rakyat.
Menurut Wiranto, pilkada langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengakuan, bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. "Dengan keputusan DPR tadi malam, rakyat Indonesia dapat menilai siapa yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat," tuturnya di Jakarta, Jumat (25/9).
Dia menambahkan, pengembalian kedaulatan untuk memilih kepala daerah kepada DPRD merupakan langkah yang mencederai demokrasi. Hal ini karena memilih pemimpin adalah hak rakyat.
-
Apa arti 'kedaulatan berada di tangan rakyat' dalam pemilu? Seperti yang dijelaskan dalam UU Pemilu, arti dari 'kedaulatan berada di tangan rakyat' adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
-
Bagaimana Pemilu mencerminkan kedaulatan rakyat? Pemilu merupakan implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana warga negara berhak ikut serta dalam menentukan arah pemerintahan dan perwakilan mereka dalam lembaga-lembaga politik.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
-
Kenapa pemilu disebut 'pesta demokrasi rakyat'? Momen pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi rakyat. Hal ini karena melalui pemilu, rakyat diberikan hak penuh untuk memilih calon pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah.
-
Apa arti Pilkada? Pilkada adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah.
Wiranto juga menyayangkan sikap dari Fraksi Demokrat yang memilih untuk walk out dalam rapat paripurna. Padahal, Fraksi Partai Hanura telah menyatakan dukungan sepenuhnya atas usulan yang dilontarkan Fraksi Demokrat.
Melalui sidang paripurna DPR, tutur Wiranto, rakyat Indonesia bisa melihat dengan gamblang partai mana saja yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kedaulatan rakyat dan partai mana yang hanya melakukan manuver untuk pencitraan semata.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Hanura DPR RI Saleh Husin menyatakan dengan aksi walk out itu jelas menunjukan sikap, bahwa sebenarnya Fraksi Demokrat tidak mendukung pemilihan langsung oleh rakyat.
"Karena dalam kalkulasi awal sangat jelas tergambar, apabila tidak didukung oleh Fraksi Demokrat, maka koalisi PDIP, Partai Hanura, dan PKB pasti kalah apabila dilakukan voting. Pada saat lobi antarfraksi kami sudah sangat jelas mendukung usulan dari Fraksi Demokrat yang memasukkan 10 persyaratan untuk disetujuinya RUU Pilkada langsung oleh rakyat," jelas dia.
Saleh mengatakan tidak benar jika disebutkan, bahwa usulan Fraksi Demokrat tidak mendapatkan dukungan dari seluruh partai. Bahkan dalam pandangan fraksi, seusai Demokrat menyampaikan pandangannya, secara tegas Fraksi Hanura menyetujui seluruh usulan yang diajukan oleh Demokrat tersebut.
"Namun, kami sangat kecewa ketika akhirnya Fraksi Demokrat memilih untuk walk out, yang secara perhitungan sudah dapat dipastikan bahwa fraksi-fraksi yang menolak pilkada langsung pasti kalah," ujarnya. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP menyinggung soal pihak-pihak tertentu yang berupaya mengubah kedaulatan menjadi sebuah ‘kerajaan’.
Baca SelengkapnyaMegawati menilai, pada pelaksanaan Pemilu saat ini masyarakat tidak dapat menyalurkan hak konstitusionalnya dengan baik.
Baca SelengkapnyaFraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menilai, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi yang terburuk pascareformasi.
Baca SelengkapnyaDengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaBenny menyebut, Pemilu terdiri dari banyak tahapan.
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani menyoroti proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun ini agar dapat berjalan dengan jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca SelengkapnyaWaketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.
Baca SelengkapnyaPoses kandidasi yang telah terjadi dalam Pilkada 2024 dinilai sangat jauh dari prinsip-prinsip demokrasi.
Baca Selengkapnya