Follow
Hanura soal 7 proyek DPR: Kalau rakyat menolak ya ditunda
Merdeka.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Ahmadi Noor Supit menegaskan bahwa 7 proyek pembangunan DPR akan terus dilanjutkan walaupun mendapatkan kecaman. Dia pun mengutarakan kemungkinan besar 7 proyek tersebut akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Fraksi Hanura DPR Dadang Rusdiana menyatakan, ada baiknya 7 proyek tersebut ditunda mengingat tejadinya penolakan dimana-mana. Mengingat, DPR merupakan lembaga representatif rakyat yang sudah seharusnya membuka telinga mendengar penolakan tersebut.
"Kalau rakyat menolak ya ditunda. Ya kalau resistensi masyarakat tinggi. Baiknya nggak usah dilakukan dulu," kata Dadang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8).
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
Sebetulnya, Anggota Komisi X DPR ini mengakui para anggota dewan memang membutuhkan ruangan kerjanya ditambah dikarenakan ruangan yang saat ini sangat sempit dengan ditambah ruangan kerja bagi lima staf ahli.
"Secara realistik, memang seperti itu. Gedung anggota DPR memang sempit dibanding kantor kepala dinas kabupaten pun kita masih terlalu sempit. Tetapi itulah, sebagai anggota DPR kita harus respons apa yang dikatakan oleh rakyat," tutur dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Seharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib
Baca Selengkapnya
"Sahabat seperjuangan, aksi hari ini tanggal 23 Agustus di DPR RI dan KPU, kita tunda dulu," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal
Baca Selengkapnya
Dasco mengimbau kepada massa aksi agar menjaga kondusivitas dalam melakukan unjuk rasa.
Baca Selengkapnya
PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca Selengkapnya
Walaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca Selengkapnya
Sekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeoron menanggapi masukan masyarakat terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
Baca Selengkapnya
Tunjangan itu akan masuk dalam komponen gaji tiap bulan semua anggota.
Baca Selengkapnya
Ada cerita unik di balik tertundanya rapat paripurna yang bakal mengesahkan RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Pengesahan RUU Kesehatan ini disetujui enam fraksi. Sementara, Fraksi PKS dan Fraksi Demokreat menolak. Berikut foto-fotonya:
Baca Selengkapnya