Hanura soal polemik UU Pilkada: Belum dijalankan sudah mau direvisi

Merdeka.com - Ketua DPP Hanura, Miryam S Haryani menyatakan secara tegas menolak Rencana revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pasalnya, revisi tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan politik baru.

"Fraksi Partai Hanura menilai bahwa revisi ini hanya akan menimbulkan kegaduhan politik baru dan tidak akan menjadikan partai yang berkonflik menjadi damai. Justru yang seharusnya adalah partai yang berkonflik ini harus patuh dan taat terhadap aturan main yang ada di UU bukan malah UU yang harus menyesuaikan dengan kondisi partai politik," kata Miryam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).

Anggota Komisi V DPR ini menilai revisi UU Pilkada hanyalah untuk mengakomodasi kepentingan dari elit partai politik tertentu. Bahkan, ia menyebut pihak-pihak yang ingin merevisi UU Pilkada didasari atas sikap yang pragmatis.

"Belum sempat UU Pilkada ini di jalankan sudah terjadi revisi akibat ego beberapa pihak yang menginginkan agar UU ini berjalan seperti apa yang mereka inginkan. Apabila hal ini sampai terjadi maka peristiwa ini akan menjadi lelucon sejarah di mana sebuah UU direvisi karena ada salah satu yang berkepentingan sedang berkonflik," tuturnya.

Lanjut dia, proses tahapan Pilkada serentak, kini sudah mulai berjalan tapi legal standingnya masih terjadi perdebatan. Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak untuk berhenti mendasarkan pembentukan UU karena pragmatisme semata.

"Hemat kami, biarkan saja partai yang berkonflik menyelesaikan masalahnya sendiri, apabila mau ikut dalam pilkada silahkan taati aturan main yang ada," ujar Miryam yang juga anggota Badan Anggaran Dewan ini.