Hanura tegaskan PPP kubu Djan Faridz bukan timses resmi Ahok-Djarot

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot, Miryam S Hariyani, menegaskan iklan dukungan dari PPP kubu Djan Faridz di salah satu stasiun televisi bukan ide timnya. Miryam mengatakan PPP kubu Djan Faridz juga bukan bagian dari timses resmi Ahok-Djarot yang didaftarkan ke KPU DKI Jakarta.

"Iklan Ahok yang sempat muncul di televisi bukan bagian dari ide tim sukses. Dan sejauh ini nama Djan Farid juga tidak masuk dalam nama-nama tim sukses Ahok-Djarot yang di daftarkan ke KPUD," kata Miryam saat dihubungi merdeka.com, Kamis (10/11).

Ketua DPP Partai Hanura ini menyebut, dukungan kubu Djan kepada Ahok-Djarot bukan berarti bisa langsung masuk ke timses. Apalagi timses belum mengetahui kepengurusan PPP sah antara kubu Djan dan Romahurmuziy lantaran masih terjadi dualisme kepengurusan.

Orang lain juga bertanya?

"Memang Djan Faridz sempat menyatakan dukungannya terhadap Ahok-Djarot dalam pilkada DKI, namun hal ini tidak bisa serta merta disebut sebagai tim sukses," terangnya.

Ditambahkannya, Ahok sendiri telah menegur Djan terkait munculnya iklan dukungan tersebut di media massa. Timses juga akan meluruskan masalah ini agar tidak menimbulkan kerugian bagi pencalonan Ahok-Djarot.

"Ahok juga sudah menegur Djan Faridz persoalan ini serta sudah ditegaskan bahwa status dukungan Djan Farid tidak serta merta masuk dalam tim sukses karena nama-nama tim sukses sudah kita daftarkan ke KPUD jauh hari sebelumnya, sehingga penting untuk diluruskan," tegasnya.

Iklan PPP Kubu Djan Faridz muncul di salah satu stasiun televisi soal dukungan terhadap Ahok- Djarot. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menilai iklan kampanye itu masuk dalam pelanggaran berat dan terancam didiskualifikasi.

Ketua KPU DKI Sumarno menjelaskan, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 pasal 88, menyebut bahwa iklan di media cetak maupun elektronik merupakan pelanggaran berat. Sesuai aturan waktu penayangan iklan kampanye di media massa ditentukan selama 14 hari sebelum masa tenang pada Pilkada, yakni 29 Januari sampai 11 Februari 2017. "Itu masuk pelanggaran berat," kata Sumarno kepada merdeka.com, kemarin.

Menurut dia, KPU DKI Jakarta bisa memberikan sanksi pembatalan asal mendapat rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. Namun, diakui Sumarno, diperlukan beberapa tahapan.

(mdk/ang)