Hanura tuding kader tak dukung Ahok terbiasa politik transaksional

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana menegaskan jika dukungan yang diberikan partainya terhadap Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilgub DKI 2017 mendatang tidak bersifat transaksional. Ia menuding, kader partai yang menolak keputusan Ketua Umum terbiasa dengan politik transaksional.

"Tidak ada transaksi. Justru kita mencurigai yang tidak mendukung dengan Ahok itu penuh transaksi," ujar Dadang saat dihubungi, Senin (28/3).

Tak hanya transaksional, Dadang juga menyebut kader yang menolak dukung Ahok mempunyai pola pikir pragmatis.

Orang lain juga bertanya?

"Yang pragmatis, ya jelas, yang tidak mendukung keputusan ketum dong.‎ Kita dari Ahok tidak dapat apa-apa. Kita bisa memberikan kesimpulan yang tidak dukung Ahok itu mereka-mereka yang pragmatis. Kita tidak akan dapat apa-apa," tegasnya.

Pasalnya, Sekretaris Fraksi Hanura di DPR ini menjelaskan bahwa partainya sudah mengikuti pelbagai mekanisme dan aturan struktural sebelum memberi dukungan. Sehingga keputusan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto tak langgar AD/ART.

"Kita hanya berdasarkan pertimbangan Rapimda, berdasarkan kualitas. Bahwa Ahok bisa membuat Jakarta lebih baik,‎" tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Ketua DPD Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Hanura DKI Jakarta, Rachmat HS ‎danWakil Ketua Bidang DPD Pembinaan Legislatif dan Eksekutif Hanura DKI Jakarta‎, Bustami‎ Rahawarin‎ menegaskan bahwa dukungan kepada Ahok tak sah.

‎"Kemarin itu tidak sesuai dengan AD/ART. Tidak sah itu keputusannya, penetapan Ahok itu tidak sah," ujar Bustami di Sarinah, Jakarta, Minggu (27/3).

‎Menurut Bustami, sesuai mekanisme partai, harusnya secara sruktural penjaringan melalui ranting PAC, DPC, sampai DPD. Lantas setelah itu DPD merekomendasikan agar diadakan Rapimda. Jika tak ada nama Ahok yang disaring atau diusulkan DPD, maka DPP Hanura tidak akan bisa mendukungnya.

"Tentu DPP itu harus membuat keputusan itu sesuai keputusan DPD. Nama-nama yang diusulkan oleh DPD itu kemudian yang dipertimbangkan. Kalau di bawah (DPD) tidak ada mengusulkan nama Ahok, tidak bisa diputuskan," tuturnya. (mdk/rhm)