Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hanura usul partai pemenang pemilu 2019 jadi Ketua DPR

Hanura usul partai pemenang pemilu 2019 jadi Ketua DPR rapat paripurna DPR. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai Hanura mengakui penentuan komposisi pimpinan DPR/MPR berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) sekarang tidak proporsional. Fraksi Hanura di DPR mendorong agar revisi UU MD3 bisa memenuhi unsur keadilan dan proporsional.

Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon mengatakan salah satu poin yang harus didorong adalah partai pemenang pemilu mendapatkan kursi Ketua DPR.

"Demokrasi harus berjalan sebaik-baiknya sehingga perubahan UU MD3 rencana kita fungsi pimpinan DPR/MPR dan AKD secara proporsional. Siapa pemenang pemilu yakni Ketua DPR di tahun 2019," kata Nurdin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).

Di sela pembahasan revisi UU MD3, muncul wacana 10 fraksi partai memiliki perwakilan di jajaran pimpinan parlemen. Pihaknya mengaku tidak masalah dengan wacana itu. Hanya saja perlu ada batasan dan kesepakatan bersama soal usulan perwakilan tiap partai sebagai pimpinan DPR/MPR di rapat Badan Legislasi (Baleg).

"Namun hal itu dalam pembahasan apakah perlu 10 pimpinan DPR. Kalau perwakilan ada batasan dan disepakati buat saya tidak masalah, tergantung hasil pembahasan kita," pungkasnya. (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

Baca Selengkapnya
Gerindra Tidak Tertarik Revisi UU MD3, Tak Masalah PDIP Dapat Ketua DPR
Gerindra Tidak Tertarik Revisi UU MD3, Tak Masalah PDIP Dapat Ketua DPR

Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Baca Selengkapnya
Tak Bakal Revisi UU MD3, Golkar Tegas Ikuti Aturan Suara Terbanyak Jadi Ketua DPR
Tak Bakal Revisi UU MD3, Golkar Tegas Ikuti Aturan Suara Terbanyak Jadi Ketua DPR

Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.

Baca Selengkapnya
Dasco Pastikan Ketua DPR Terpilih dari Partai Pemenang Pileg 2024
Dasco Pastikan Ketua DPR Terpilih dari Partai Pemenang Pileg 2024

Artinya, Ketua DPR terpilih akan berasal dari partai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.

Baca Selengkapnya
PDIP soal Ketua DPR 2024-2029: Sudah Final Puan Maharani
PDIP soal Ketua DPR 2024-2029: Sudah Final Puan Maharani

Sementara terkait penentuan pimpinan MPR utusan Fraksi PDIP masih belum diputuskan.

Baca Selengkapnya
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

Baca Selengkapnya
PDIP: Kalau Tak Ada Halangan, Puan Kembali jadi Ketua DPR
PDIP: Kalau Tak Ada Halangan, Puan Kembali jadi Ketua DPR

Sesuai Undang-Undang MD3, PDIP akan kembali berhak atas jabatan kursi Ketua DPR RI periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Pemenang Pileg yang Harusnya Berhak jadi Ketua DPR
Puan Maharani: Pemenang Pileg yang Harusnya Berhak jadi Ketua DPR

Saat disinggung soal kabar akan ada Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), Puan mengaku belum mendengar.

Baca Selengkapnya
RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR
RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR

Baca Selengkapnya