Hanya 1 kubu, dukungan PPP di Pilkada Kabupaten Malang ditolak KPU
Merdeka.com - KPU Kabupaten Malang menerima rekomendasi yang dikeluarkan oleh Partai Golkar kendati partai tersebut tengah dalam sengketa. Partai Golkar memberikan rekomendasinya kepada calon petahana, Rendra Kresna yang berpasangan dengan politisi PKB, HM Sanusi.
"Partai yang bersengketa disarankan satu dukungan. Kedua DPP syaratnya harus memberikan dukungan kepada nama yang sama," kata Komisioner KPU Kabupaten Malang, Abdul Holik, Senin (27/7).
Kasus sengketa di Partai Golkar, keluar rekomendasi dari dua DPP yakni dari versi Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Tetapi karena dikeluarkan untuk satu nama calon yang sama, KPU bisa menerimanya. Kedua DPP Golkar memberikan rekomendasinya untuk Rendra Kresna dan HM Sanusi.
-
Apa putusan DKPP tentang pendaftaran Prabowo-Gibran? 'Putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo Gibran karena paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Dan putusan DKPP ini tidak menyebut pendaftaran Prabowo-Gibran menjadi tidak sah,' kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).
-
Siapa yang direkomendasikan oleh DPP PDIP sebagai calon wakil wali kota? Putri politisi senior PDIP Aria Bima, Sukma Putri Maharani, mengaku legowo dan menerima keputusan DPP PDIP yang merekomendasikan Bambang Nugroho (Bambang Gage) sebagai bakal calon wakil wali kota mendampingi Teguh Prakosa di Pilkada Solo di Pilkada Solo 2024.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Kami menghormati keputusan DKPP ini sebagai lembaga yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Namun perlu dipahami bahwa keputusan DKPP ini sebagaimana diatur pasal 458 undang-undang pemilu tidak lagi bersifat final namun berdasarkan putusan MK nomor 32/PUU-XIX/2021,' jelasnya.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
-
Siapa yang menentukan Bacagub-Bacawagub PKB? 'Saya sejak keputusan banyak yang harus diambil, dilemanya saya tidak ikut-ikut, saya serahkan ke Desk Pilkada,' kata Cak Imin kepada wartawan di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/7).
Namun KPU Kabupaten Malang menolak rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar Surabaya. Rekomendasi yang ditandatangani Ketua Umum PPP versi M Romahurmuziy dianggap tidak sah, karena tanpa dilengkapi rekomendasi PPP versi Djan Faridz. Rekomendasi tersebut ditujukan untuk calon Rendra Kresna-Sanusi.
"Rekom PPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum M Romahurmuziy ditolak oleh KPU Malang," tegas Holik.
Namun demikian, tidak mempengaruhi syarat pencalonan pasangan Rendra-Sanusi. Karena pasangan tersebut didukung oleh Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Dukungan 5 partai tersebut dianggap cukup.
"Resminya pasangan Rendra-Sanusi diusung 5 Partai politik, untuk PPP dan PKS (non parlemen) hanya pendukung saja," katanya.
Langkah KPU tersebut diambil berdasarkan ketentuan PKPU yang berlaku. Selain itu, pihaknya telah melakukan komunikasi, diskusi dan pandangan dari berbagai pihak, terutama KPU Pusat.
Holik juga menegaskan bahwa sesuai ketentuan ada tiga persyaratan yang tidak boleh dilakukan perbaikan. Ketiganya persyaratan tersebut adalah Surat Pencalonan, SK Kepengurusan dan Surat Rekomendasi.
"Jadi kalau sudah masuk persyaratan itu tidak bisa direvisi. Walaupun nanti seandainya PPP versi Djan Faridz memasukkan dukungan dengan nama sama sekalipun tetap kita tolak," tegasnya.
Sementara itu, Rendra Kresna membenarkan kalau Partai Golkar versi Munas Bali dan Munas Ancol sama-sama memberikan rekomendasi kepada dirinya.
"Partai Golkar memang dalam sengketa tetapi kedua kubu, baik Munas Bali maupun Munas Ancol memberikan rekomendasi yang sama," tegasnya.
Baca juga:
Daftarkan calon kepala daerah, Romi tak libatkan PPP Djan Faridz
PPP kubu Djan Faridz belum daftarkan SK pengurus ke KPU
Mendagri: Parpol yang belum islah, itu urusannya parpol
Pasangan Rendra Kresna-Sanusi salat dhuha sebelum daftar ke KPU
Naik becak dan gendong bayi, Dewanti-Musrifah daftar ke KPU
Ini 3 jagoan PDIP di pilkada Karawang, Cianjur dan Depok
Airin yakin menang, Ikhsan Modjo tak mau jual janji-janji (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pilkada hanya diikuti oleh paslon tunggal, setelah KPU mendiskualifikasi paslon lainnya.
Baca SelengkapnyaKader PKS ungkap alasan partainya batal mengusung Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPPP menutup rapat-rapat peluang untuk membentuk poros alternatif.
Baca SelengkapnyaKPU membantah sengaja meloloskan Dharma Pongrekun-Kun Wardana untuk menghindari Ridwan Kamil melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaPenyataan Djarot membalas PKS yang menyatakan pemilihnya tidak mungkin mendukung pasangan calon yang diusung PDIP di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaTujuh dari delapan partai pemilik kursi di DPRD Jember hasil Pemilu 2024, yang merupakan anggota KIM Plus, memilih mengusung Muhammad Fawait-Djoko Susanto.
Baca SelengkapnyaMK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaWaketum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng masih meyakini jika Ridwan Kamil bakal terpilih menjadi cawapres Ganjar.
Baca SelengkapnyaKPU DKI telah merampungkan rekapitulasi suara dari enam Kabupaten/kota Jakarta.
Baca SelengkapnyaPPP menyebut, telah terjadi perpindahan suara partainya secara tidak sah kepada Partai Garuda yang menyebabkan PPP tak lolos ambang batas parlemenĀ 4 persen.
Baca SelengkapnyaBudi Arie mengajak semua pihak untuk melanjutkan upaya menjaga kerukunan bangsa dan membangun negara setelah pesta demokrasi berakhir.
Baca SelengkapnyaRapimnas PPP telah mengamanatkan untuk berkoalisi dengan PDIP mengusung Ganjar.
Baca Selengkapnya