Hanya Gerindra Oposisi yang Gabung Kabinet Indonesia Maju Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah memastikan hanya Gerindra yang gabung dalam lingkaran Istana. Hal tersebut terlihat dari susunan Kabinet Indonesia Maju. Hanya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo, tokoh partai oposisi yang diumumkan sebagai anggota kabinet jilid kedua Jokowi.

Prabowo, mantan capres rival Jokowi, ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Jenderal bintang tiga itu bakal membawahi aparat pertahanan dan keamanan.

"Saya tidak perlu menyampaikan beliau lebih tahu daripada saya," ujar Jokowi menyampaikan tugas Prabowo sebagai Menhan, saat pengumuman menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10).

Sementara, Edhy Prabowo ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi Pudjiastuti. Edhy sebelumnya digadang-gadang sebagai Menteri Pertanian karena berkaitan dengan konsep kedaulatan pangan Gerindra.

"Urusan ikan, industri perikanan, wisata maritim di bawah beliau," kata Jokowi.

Sementara, tokoh yang mengisi kabinet jilid kedua Jokowi beragam dari profesional hingga politisi lima partai koalisi Jokowi. PDI Perjuangan mendapatkan lima kursi, Golkar mendapatkan tiga kursi, Nasdem mendapatkan tiga kursi, PKB mendapatkan tiga kursi, dan PPP mendapatkan satu kursi.

Tidak ada kader Partai Demokrat yang sebelumnya digadang-gadang bakal masuk. Putra Presiden RI Keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono diisukan bakal menjadi Menpora. Tetapi, kursi tersebut diduduki politikus Golkar Zainudin Amali.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menyebut, Partai Demokrat tidak terlibat dalam kabinet. Demokrat hanya bisa menonton dan melihat proses penyusunan kabinet Jokowi.

"Kami menyerahkan penuh karena ini kan hak prerogatif presiden ya, tentu partai Demokrat tidak dapat menilai lebih lanjut, kami hanya memberikan apresiasi, kami hanya menonton dan melihat," kata Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10).

Istana Undang Oposisi

Jokowi memang mengundang ketua umum partai-partai oposisi menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Jokowi mengundang Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

PKS sebetulnya turut diundang, tetapi menolak karena pertemuan dilakukan sebelum pengumuman kabinet. PKS juga tegas menyatakan sikap bakal menjadi partai oposisi di luar pemerintahan.

"Karena itu disampaikan ke saya langsung, dan itu disampaikan ke Pratikno, dan saya juga dengan Pak Sohibul ditelepon oleh pejabat Istana lain, dan ada juga kawan-kawan dari partai yang menyampaikan hal itu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10).

Sedangkan, PAN juga memastikan tetap menjadi partai oposisi. Wakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harapan menyebut PAN tidak ingin menambah sesak koalisi yang sudah gemuk. PAN tidak ingin menjadi beban Jokowi.

"Kami tidak mau menambah beban presiden dengan membangun wacana untuk ikut di dalam," ujar Mulfachri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).