Harap-harap cemas kabinet Jokowi, reshuffle jilid II di depan mata

Merdeka.com - Partai Golkar telah menyatakan bergabung dengan pemerintah untuk mendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Bahkan, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menegaskan bahwa partainya juga akan mendukung Jokowi di Pemilu 2019 nanti.

Dukungan Golkar diyakini akan merubah konstelasi kursi kabinet kerja Jokowi-JK. Golkar diprediksi minimal akan mendapatkan 3 kursi di kabinet nantinya.

Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka seiring keputusan politik Golkar bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK. Selain Golkar, PAN yang lebih dulu menyatakan dukungan kepada pemerintah juga disebut akan dapat jatah 2 kursi di kabinet.

Sebuah sumber merdeka.com, menyatakan bahwa Jokowi memang akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat ini. Paling cepat Juni atau paling lambat nanti setelah Lebaran 2016 yang jatuh pada awal Juli.

Sumber yang juga mantan caketum Golkar ini mengatakan, Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan sudah jauh hari meminta kepada Aburizal Bakrie (Ical) untuk segera melakukan munaslub. Sebab, reshuffle akan segera dilakukan.

"Luhut waktu itu ingin Pak ARB (Ical) segera lakukan munas, karena Juni akan ada reshuffle," kata sumber itu.

Golkar pun telah menggelar Munaslub Golkar pada 14 - 17 Mei lalu. Terpilih Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar yang baru. Setya menang setelah Ade Komarudin menyatakan mundur di putaran kedua pemilihan voting ketua umum Golkar.

Isu reshuffle semakin kencang setelah petinggi Golkar seperti Ical, Setya Novanto dan Nurdin Halid kunjungi pada 24 Mei 2016. Setya Novanto memang tak menegaskan bahwa pertemuan itu membahas soal reshuffle, dia hanya mengatakan bahwa pertemuan ini untuk mempererat hubungan pemerintah dengan Golkar.

Dari pertemuan ini, banyak pihak berspekulasi bahwa Golkar tengah mempertimbangkan kadernya untuk masuk ke kabinet Jokowi. Istana sendiri memang belum mau buka suara soal kabar reshuffle jilid II tersebut.

Sementara itu, Politikus Golkar Yorrys Raweyai juga ogah menanggapi isu reshuffle dan duduknya kader Golkar di pemerintahan. Hanya saja, dia melihat wajar, jika deklarasi Golkar dukung pemerintah akan berdampak pada perombakan kabinet. Kendati begitu, Yorrys bantah jika Golkar telah menyetor nama untuk dipilih Jokowi menjadi seorang menteri.

"Enggak ada kader yang disiapkan. Banyak, yang bisa kader, karena Golkar enggak kekurangan. Ada yang sudah pengalaman Fadel Muhammad, Sharif Cicip Sutardjo (Mantan Menteri Kelautan & Perikanan), ada Sekjen kita (Idrus Marham), dulu pernah ditawarkan pas zaman SBY," kata Yorrys saat berbincang dengan merdeka.com, Minggu (29/5).

Yorrys menegaskan, kader Golkar siap dimanapun diminta Jokowi untuk mengisi pos menteri. Jokowi, kata dia, tinggal bilang pos menteri mana yang ingin diisi oleh Golkar.

"Ini kan tergantung pos mana yang Jokowi butuhkan, kalau kita sodor-sodor misal orang latar belakang ekonomis tapi ditaruh di sosial, kan enggak nyambung. Lebih bagus darimana, dia bilang ke ketum, 'Pak Setnov kita butuh di pos ini nih'. Pasti dikasih, jadi enggak harus sodor-sodor, eh ini loh dari Golkar, kan enggak harus gitu," jelas Yorrys.

Sekali lagi, Yorrys menyatakan jika Golkar sama sekali tidak minta-minta jabatan kepada Jokowi. Dia mengatakan, dukungan Golkar tanpa pamrih kepada pemerintah.

"Sebetulnya enggak ada (pembicaraan soal reshuffle kabinet). Soal reshuffle, kita enggak pernah minta (jatah Menteri). Kita mendukung pemerintah karena mendukung berkarya dan membangun untuk Indonesia," kata Yorrys.

Menurutnya, tidak cukup alasan partainya untuk 'ngebet masuk kabinet, karena sudah ada 3 kader partai Golkar yang duduk di pos-pos strategis pemerintah. Tiga kader itu adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.

"Kalau bicara soal kabinet, Golkar sekarang punya 3 kader di kabinet, ada Wakil Presiden pak Jusuf Kalla, ada Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid. Apa kurang, ini posisi strategis terus mau minta apa lagi," tegasnya.

Belakangan memang sejumlah nama kerap dikaitkan dengan isu reshuffle. Sebut saja Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan hingga Menpora Imam Nahrawi. Namun istana berkali-kali membantah soal kabar reshuffle.

Para partai pendukung pemerintah yang lebih dulu masuk seperti Hanura, NasDem dan PKB mengaku tak masalah jika Golkar dan PAN dapat jatah menteri. Hanya saja, khusus PKB menegaskan bahwa tak mengambil jatah menteri dari parpol.