Hari ini, DPR rapat soal penambahan kursi pimpinan

Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo bakal menggelar rapat dengan pimpinan Badan Legislasi. Pertemuan itu akan membahas surat tanggapan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait penambahan jumlah kursi pimpinan dewan dalam revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengaku telah berkomunikasi dengan Yasonna. Pemerintah berharap perdebatan soal penambahan kursi pimpinan dewan segera disepakati dalam 2-3 minggu mendatang.

"Saya ingin mendalami perkembangan terakhir. Karena setahu saya kemarin pemerintah sudah membuat surat membuat tanggapan soal jumlah pengisian atau tambahan pimpinan DPR dan MPR," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1).

Bamsoet menuturkan, 6 fraksi partai yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, Gerindra dan PKS telah sepakat penambahan 1 kursi pimpinan DPR untuk PDIP.

"Yang saya dengar ya (penambahan 1 kursi pimpinan DPR)," ujarnya.

Penambahan juga hampir dipastikan terjadi di MPR. Namun, menurut Bamsoet, masih terjadi perdebatan untuk menambah dua atau tiga kursi pimpinan. Jika pembahasan jumlah kursi MPR mengalami jalan buntu, Baleg akan mengambil keputusan lewat cara voting.

"Masih antara dua dan tiga. Ya kita serahkan pada mekansime yang ada. Tetapi manakala nanti berbentur tidak sepakat juga, maka mekanisme lain akan kita ambil," terang Bamsoet.

Selain MPR dan DPR, Bamsoet mengungkapkan Baleg juga kemungkinan akan membahas usulan menambah 1 kursi pimpinan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Wacana menambah 1 kursi pimpinan MKD diusulkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

"Hanya pimpinan DPR dan kemungkinan tambahan satu di MKD. Kemungkinan belum tahu apakah masuk di pembahasan," ungkapnya.

Mantan Ketua Komisi III ini menambahkan, dirinya juga akan mengundang pimpinan-pimpinan fraksi partai untuk makan siang di ruang kerjanya pada Jumat (19/1) besok. Dalam pertemuan itu, Bamsoet akan melakukan pembicaraan non formal untuk menyelesaikan UU MD3 pada masa sidang ini.

Diketahui, Pembahasan revisi UU MD3 hingga saat ini masih berjalan alot di Badan Legislasi DPR. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan semua fraksi masih tarik ulur karena memiliki usulan-usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait revisi UU MD3.

Usulan-usulan itu, kata Supratman, belum diakomodir oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Belum ditanggapinya usulan fraksi-fraksi di DPR ini membuat penyelesaian revisi UU MD3 terhambat.

Di rapat sebelumnya, Baleg juga telah sepakat merevisi UU MD3 untuk menambah jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR.

Beleid yang akan direvisi yakni Pasal 83 UU MD3. Dalam beleid itu disebutkan bahwa pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.