Hary Tanoe kritik Jokowi habis-habisan

Merdeka.com - Usai Pemilihan Presiden (Pilpres), Hary Tanoesoedibjo sempat menghilang beberapa bulan dari dunia politik. Namun, pemilik Grup MNC ini sempat muncul kembali saat memperkenalkan partai barunya Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kepada publik pertengahan tahun ini.

Selang beberapa lama, namanya kembali seakan ditelan bumi. Rupanya, dia tetap memantau terus pemerintahan Presiden Joko Widodo dari balik mejanya.

Jelang tutup tahun, Hary atau akrab disapa HT ini kembali muncul. Kali ini dia mengundang banyak wartawan untuk memberikan pandangannya terhadap pemerintahan Jokowi yang telah lebih dari setahun.

Kritikannya pun cukup pedas. Mulai dari revolusi mental hingga perekonomian tak luput dari pantauannya. Berikut kritikan HT terhadap pemerintahan Jokowi:

Kritik revolusi mental

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengkritik revolusi mental yang digaungkan pemerintahan Jokowi. Menurutnya, revolusi mental harus dimulai dari pemimpin yang berintegritas."Revolusi mental itu harus dimulai dari atas, yang atas mentalnya harus benar, para pimpinan harus secara pribadi baik integritasnya punya orientasi untuk mengabdi, jujur, tulus, berbuat untuk masyarakat," kata Hary Tanoe saat jumpa pers 'Refleksi Akhir Tahun Perindo' di DPP Perindo, Jakarta Pusat, Kamis (24/12).Hary juga mengingatkan tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia yang harus dimulai dari para pemimpin. "Pimpinan juga harus punya kapasitas, secara kinerja dan prestasi ditambah penguatan hukum tidak pandang bulu yang salah ya salah," bebernya.Hary menegaskan para pemimpin harusnya bisa membentuk masyarakat yang disiplin, dan itu dimulai dari penegak hukum dengan memberikan contoh. "Penegak hukum yang utama sebagai cerminan masyarakatnya," tandasnya.

Polisi harus tegas pada pembakar hutan

Ketua Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengomentari kejadian kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap dan membuat duka warga Sumatera dan Kalimantan. Menurutnya, kebakaran hutan tersebut karena banyaknya orang yang tidak bertanggung jawab."Ada dua hal yang menyebabkan kabut asap, yaitu karena akibat El Nino dan karena tangan-tangan jahil," kata Hary Tanoe di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Kamis (24/12).Menurut Hary Tanoe, meski banyak menimbulkan dampak bagi rakyat, tak satupun penegak hukum yang berani mengusut kasus kebakaran hutan tersebut. "Harusnya penegak hukum bisa tegas," ucapnya.Hary menambahkan, konsep utama Partai Perindo adalah mengembalikan pada tujuan awal berbangsa dan bernegara yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur."Maka dari itu, Partai Perindo ingin penegak hukum bisa menuntaskan segala kasus tanda mengenal bulu," pungkasnya.

Kondisi ekonomi belum membaik di era Jokowi

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan, kondisi ekonomi dan arah kebijakan pemerintah selama 2015 dinilai belum mampu memberikan kesejahteraan untuk masyarakat."Keadaan bangsa 2015 bahwa kondisi bangsa 2015 khususnya ekonomi tidak diharapkan. Jauh ekspetasi dan perkiraan jauh yang kita harapkan. Banyak sekali pengangguran, kemudian diwarnai juga pendapatan di Indonesia menurun," katanya dalam acara 'Refleksi Akhir Tahun' di DPP Perindo, Jakarta Pusat, Kamis (24/12).Lanjutnya, sampai penghujung tahun ini kurang bisa direalisasikan oleh Pemerintah."Pada 2015 kurang menggembirakan hampir semua proyek yang ada diperintah belum terealisasikan dengan baik," bebernya.Kemudian, menurutnya Indonesia saat ini tidak bisa berkompetisi dengan negara lain. Lanjut, menurutnya dengan kondisi ekonomi yang tidak baik Partai Perindo memberikan solusi yaitu dengan program UMKM."Indonesia masalah yang paling pokok adalah kesenjangan, makanya kita fokuskan di program UMKM, 57 juta kalau mereka tidak terbantu maka kita susah berkembang," kata Hary.

Tak yakin Indonesia mampu bersaing di MEA

Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, masyarakat belum siap menghadapi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai pada awal tahun 2016."Kondisi ekonomi dan masyarakat kita belum siap menghadapi persaingan yang semakin terbuka dengan negara-negara tetangga," ujar Hary, seperti dilansir Antara, Rabu (16/12).Pria yang akrab disapa HT itu menjelaskan persaingan bukan hanya soal tenaga kerja saja, melainkan juga industri barang dan jasa. Dia menilai perlu ada kajian ulang untuk membatasi MEA agar jangan sampai membuat ekonomi masyarakat saat ini justru semakin terpuruk."Saya pikir pemerintah perlu mengkaji. Hal-hal yang menyangkut masyarakat yang belum siap ini supaya dinegosiasikan ulang. Jangan mereka diadu di pasar bebas, nanti malah mereka terpuruk," tambah dia.Hary menjelaskan, pemerintah perlu mengkaji tentang perlunya pembatasan dan dilakukannya pembinaan yang berkesinambungan agar masyarakat terutama kelompok pengusaha kecil dan menengah bisa lebih dulu berkembang dan nantinya bersaing secara sehat.Situasi ekonomi yang saat ini belum kondusif, menurut dia, justru bisa menjadi bumerang yang semakin memperburuk keadaan."Apalagi kondisi ekonomi kita lagi seperti ini. Kita sudah lihat ekspor kita ini dibandingkan tahun lalu turun hingga 17 persen, kalau dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa produksi nasional juga turun. PHK sudah mulai kelihatan makin banyak, artinya ekonomi kita tidak lebih baik," ungkap dia.MEA memungkinkan suatu negara menjual barang maupun jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.MEA juga membuka pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya untuk bekerja di sejumlah negara ASEAN.