Hasil pleno, Golkar ingin Setya Novanto kembali jadi ketua DPR

Merdeka.com - Partai Golkar berencana mengembalikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR yang saat ini dijabat oleh Ade Komarudin. Wacana ini berawal dari rapat pleno terbatas Partai Golkar pada 8 November lalu. Pengembalian jabatan Novanto sebagai Ketua DPR kembali ditindaklanjuti dan disepakati dalam rapat pleno yang digelar hari ini.

Ketua DPP bidang Polhukam Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengatakan, usulan mengembalikan jabatan Ketua DPR itu muncul karena Novanto terbukti tidak bersalah dalam kasus 'Papa Minta Saham' melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Keputusan MK atas pasal 5 UU ITE nomor tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang membuktikan rekaman Sudirman Said ilegal itu pun diamini oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

"Tanggal 8 November kemarin, itu agenda internal diwacanakan itu (kembali jadi ketua DPR). Karena sekarang sudah jadi ketum partai, kasus ini soal wibawa partai saja," kata Yorrys saat dihubungi merdeka.com, Senin (21/11).

Yorrys berujar, usulan pergantian ini bukan karena Novanto memiliki masalah dengan Ade. Akan tetapi, usulan ini berkaitan dengan wibawa dan etika partai.

"Jadi bukan mengganti karena ada masalah, tapi mengembalikan yamg kebetulan sekarang dia ketum partai. Ini kan soal wibawa partai saja, sekarang Ade mau kemana? Apakah dia kembali ketua fraksi, nanti kita bicara ke dalam. Tapi yang penting ada kesepakatan mengembalikan posisi ketua umum seperti semula," tegasnya.

Untuk merealisasikan wacana itu, kata Yorrys, pengurus DPP dan fraksi partai Golkar di DPR diberi tugas untuk melakukan lobi dan komunikasi ke internal dan eksternal partai.

Yorrys menuturkan, fraksi partai DPR akan diminta berkomunikasi dengan pimpinan DPR dan fraksi-fraksi parpol soal kemungkinan pengembalian jabatan Novanto sebagai Ketua DPR. Sementara, pengurus DPP akan berkomunikasi dengan Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Pertimbangan.

"Kemudian kita menugaskan kepada fraksi di DPR untuk melakukan pembicaraan dengan pimpinan. Ada pimpinan dewan, pimpinan fraksi, kemudian tugas DPP membangun komunikasi dengan internal. Ada Wanbin, Dewan Pakar, ada Dewan Kehormatan," pungkas Yorrys. (mdk/rnd)