Follow
Hasil rekap Teman Ahok, jumlah KTP yang terverifikasi 1.000.264
Merdeka.com - Hasil rekapitulasi akhir penghitungan akhir kartu tanda penduduk (KTP) dengan total 1.000.264 formulir warga Jakarta pada malam ini. Formulir-formulir tersebut dinyatakan sah untuk diinput ke basis data pendukung Ahok karena pengisinya mencantumkan KTP DKI Jakarta.
Juru Bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas menjelaskan data yang terverifikasi berbeda dengan data di website www.temanahok.com, jauh lebih sedikit karena ada 34.000 formulir yang tidak dapat diverifikasi dengan berbagai masalah.
"Data berbeda antara yang terverifikasi dengan website karena ada sekitar 34.000 data pendukung yang bermasalah," ujar Amalia di Markas Teman Ahok, Jakarta, Rabu (29/6).
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Pada putaran pertama, ada tiga pasangan calon: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat; Anies Baswedan - Sandiaga Uno; dan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Siapa yang meminta pendukung rekam bukti kecurangan? Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis meminta jajaran pendukung paslon nomor tiga untuk merekam segala bentuk kecurangan yang ditemukan selama Pilpres 2024.
Selain itu, kata dia pendukung lain yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta, berasal dari unsur penegak hukum TNI-Polri, berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), hanya melampirkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan formulir rusak. Namun unsur tersebut tak masuk tak masuk karena mereka harus bersikap netralitas.
Sebelumnya, jumlah fotokopi KTP warga Jakarta yang dikumpulkan relawan Teman Ahok mencapai 1.024.632 lembar pada Minggu (26/6) kemarin. Dalam penghitungan sejuta KTP ini dihitung 100 relawan.
"Pengumpulan satu juta KTP kami akhiri 30 juni 2016. Bagaimana nasib satu juta KTP untuk Ahok? Akan kami serahkan ke Bapak (Ahok) seperti janji kami (Teman Ahok) di awal," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Adapun proses verifikasi ini sebagai bagian dari langkah selektif Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Kementerian Kominfo dan BSSN masih berusaha melakukan investigasi.
Baca Selengkapnya
DPR geram dengan kabar dugaan kebocoran data 204 juta pemilih oleh KPU.
Baca Selengkapnya
KPU berdalih terus menerus memperbaiki kinerja lapangan dan data Sirekap KPU Kabupaten Kota.
Baca Selengkapnya
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses PPDB di wilayahnya pada tahun 2023. Mayoritas terkait pemalsuan data.
Baca Selengkapnya
Kementerian PAN-RB diminta segera melakukan audit menyeluruh terkait data tenaga honorer atau non ASN dengan melibatkan BKN.
Baca Selengkapnya
Data Sirekap yang perlu perbaikan bukan hanya pemilihan presiden saja, legislatif DPR RI juga.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyampaikan, sebaiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk bekerja lebih hati-hati lagi
Baca Selengkapnya
Komisioner KPU Betty mengungkapkan, ada sebanyak 1.223 dari 823.236 TPS dengan data suara Pilpres 2024 masih tidak sesuai
Baca Selengkapnya
Pengamat Siber Temukan Keanehan Hasil Penghitungan Suara pada Situs KPU
Baca Selengkapnya
Anggota tim Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo memberkan penyebab ratusan Cakada itu belum lengkap.
Baca Selengkapnya
Kabar pencatutan NIK KTP warga seolah mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana itu sebelumnya viral di media sosial.
Baca Selengkapnya