Hastag #2019gantipresiden dan sindiran nyelekit dari Jokowi

Merdeka.com - Suhu politik mulai memanas jelang Pemilihan Presiden. Padahal perhelatan akbar dalam perpolitikan Tanah Air itu baru berlangsung tahun depan.

Sejumlah partai politik mulai memunculkan figur-figur potensial untuk di tempatkan sebagai kandidat capres maupun ccawapres. Hanya PDI Perjuangan yang tampaknya tak memerlukan waktu lama untuk menggodok capres yang bakal diusung.

Saat Rakernas di Bali beberapa waktu lalu, PDIP resmi mengumumkan akan mengusung kembali Joko Widodo sebagai presiden. Artinya Jokowi diwacanakan PDIP sebagai presiden dua periode.

Langkah PDIP membuat sejumlah partai politik gerah. Sebagai perlawanan, dimunculkan hastag tandingan #2019gantipresiden yang digagas Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Politisi PKS Mardani Ali Sera, sebagai penggagas, mengatakan gerakan ini sah secara konstitusional. Dia berdalih gerakan ini dimunculkan dengan memerikan data dan analisis mengapa presiden sudah harus diganti. Lebih lagi, hal ini sebagai pendidikan politik bagi bangsa.

"Gerakan #2019GantiPresiden merupakan antitesa dari gerakan yang sudah bergulir yaitu 'Dua Periode' untuk Pak Jokowi. Ini juga gerakan sah, legal dan konstitusional," kata Mardani dalam keterangan tertulis, Rabu (4/4).

Mardani menjelaskan gerakan ini memiliki tiga esensi. Pertama sebagai bentuk pengingat bahwa pemilihan presiden makin dekat. Momentum ini menjadi penting karena akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Apalagi Pileg dan Pilpres dilaksanakan serentak.

Kedua momentum gerakan ini ingin menghimpun dukungan oleh masyarakat yang ingin berharap ada presiden baru.

Mardani menyebut gerakan ini untuk merumuskan agenda Menuju Indonesia Berkah, Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Tujuannya adalah agar Indonesia tidak lagi terbelit hutang. Dan pendidikannya menghasilkan mujahid dan mujahidah berakhlak.

"Jadi Gerakan #2019GantiPresiden insya Allah akan terus jalan dengan cara yang benar, tidak memfitnah, selalu merujuk pada ulama dan selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Semoga Allah SWT berkahi dan lindungi gerakan ini," tutupnya.

Ide PKS disambut mitra koalisinya, Partai Gerindra. Gerindra siap mengkampanyekan hastag tersebut bersama PKS. Kampanye itu tertuang dalam bentuk kaos, dan gelang yang akan dipakai.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan hal itu merupakan sah di negara demokrasi. Dia juga menilai, bila petahana menjabat dua periode bukanlah hal yang tepat di negara demokrasi.

"Kan ini soal ganti presiden 2019 ada juga yang Pak Presiden dua periode kan itu yang namanya dinamika politik sah-sah saja yang penting suasana harus dijaga supaya tidak gaduh," ujar Muzani saat ditemui di Hotel Sultan, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (5/4).

"Jadi kalau yang namanya demokrasi begini, kalau semua mau presiden tetap dua periode nggak demokrasi namanya kan ada yang mau ganti ada yang tetap tapi jaga suasana supaya tidak gaduh," tambahnya.

Meski demikian, Muzani mengatakan rakyatlah yang berhak menilai apakah pemerintahan saat ini gagal dalam mengelola negara atau tidak. Dia juga yakin bahwa rakyat menginginkan Presiden baru.

"Yang menilai kan rakyat. Tapi kalau ada sebagian yang pengen ganti presiden kan itu berarti yakin bahwa calon yang akan diusung programnya lebih bagus dari pada yang sekarang kan begitu," katanya.

Terkait hastag #2019gantipresiden, Jokowi tak ingin menanggapinya terlalu berlebihan. Namun dia menyindir bagaimana mungkin keinginan menjatuhkan seorang pemimpin hanya dengan berkampanye lewat kaus.

"Sekarang isu kaus ganti presiden 2019. Masa dengan kaus bisa ganti presiden," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Konvensi Nasional Galang Kemajuan Tahun 2018 di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Sabtu (7/4).

Jokowi menegaskan, hanya dua hal yang bisa mendorong pergantian Presiden. Yakni rakyat dan kehendak Tuhan. Baju kaus tidak bisa mendorong pergantian Presiden.

"Masa pakai kaus bisa ganti Presiden, enggak bisa," ucapnya disambut tepuk tangan para relawan Galang Kemajuan Jokowi.

Terpisah, PDIP sebagai partai pengusung Jokowi justru menilai penggunaan cara-cara demikian dalam pesta demokrasi tak baik dalam demokrasi.

"Tagar 2019 ganti Presiden itu antagonis, tidak didasari hal yang rasional. Publik jangan diarahkan pada pemikiran-pemikiran yang tidak mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kehidupan berpolitik," ujar Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima.

Menurutnya, tagar 2019 ganti Presiden yang disebarluaskan melalui media sosial sangat tidak mencerdaskan rakyat dalam berdemokrasi. Apalagi hanya didasari keinginan serta didorong rasa suka dan tidak suka saja.

"Ini pilihan pihak oposisi yang sebenarnya kurang dewasa dalam menjalani peran sebagai oposisi," tandasnya.