Hasto Ingatkan Anggota DPRD dari PDIP Tak Buat Aturan yang Hambat Investasi
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan anggota DPRD partai tidak membuat peraturan daerah yang akan menghambat investasi. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin.
Hal tersebut disampaikan Hasto dalam Bimbingan Teknis anggota DPRD PDIP tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Bagaimana mereka menjadi pemimpin yang melayani pemimpin yang menggunakan kekuasaan dengan penuh tanggung jawab tidak menciptakan perda-perda justru menghambat baik iklim investasi," ujar Hasto di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/11).
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama investasi? Menutup keterangannya, Puteri juga mengajak Australia untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama investasi di sejumlah sektor prioritas yang digencarkan Pemerintah Indonesia.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Apa yang dilakukan PDIP untuk Pilgub Jatim? 'Jadi, kepala daerah incumbent misalnya itu muncul beberapa nama. Kalau dari kalangan menteri misalnya, ada Ibu Risma (Tri Rismaharini), ada Pak Abdullah Azwar Anas, ada Pak Pramono Anung. Pak Pramono ini laris manis, nih. Ada yang mengusulkan di Jakarta, ada yang mengusulkan di Jawa Timur,' ucap Hasto.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
PDIP langsung bergerak cepat menyiapkan dan memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo yang ingin ada perampingan aturan. Tujuannya agar menarik investasi di daerah dan pembangunan sumber daya manusia.
"Tidak hanya berkonsentrasi pada pembuatan aturan yang tidak memberikan manfaat dalam kepentingan rakyat banyak, karena itulah dalam Bimtek ini seluruh rancangan perda harus ditujukan untuk membangun wilayah agar berkemajuan sdmnya agar semakin maju dan kemudian membangun kerjasama dengan dunia usaha sehingga tercipta iklim investasi yang baik," jelas Hasto.
Bimtek Dihadirkan Sejumlah Tokoh
Dalam Bimtek ini, PDIP menghadirkan sejumlah narasumber dari internal partai untuk memberikan pengarahan. Misalnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan memberikan pembekalan terkait kebijakan anggaran daerah karena pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Pak Ahok dalam kebijakan anggaran mengingat Pak Ahok itu detil Pak Ahok itu mampu menggunakan APBD dengan efektif dan untuk itu sengaja beliau kami hadirkan," kata Hasto.
Bimtek ini juga menghadirkan Menkum HAM sekaligus Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly dan Wasekjen PDIP Arif Wibowo untuk membahas rancangan aturan daerah. Bupati Banyuwangi Azwar Anas yang memberikan materi birokrasi. Sampai Djarot Saiful Hidayat dalam penerapan Pancasila dalam kebijakan.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan intimidasi terhadap pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md terjadi sejumlah tempat.
Baca SelengkapnyaPDIP menghargai setiap keputusan pimpinan partai politik (parpol) dalam memilih mitra koalisi
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaHasto mengaku enggan mencampuri kedaulatan partai politik lain termasuk PSI yang sebelumnya menyatakan dukungan terhadap Ganjar.
Baca SelengkapnyaFoto Jokowi dicopot dari sejumlah kantor DPP PDIP.
Baca SelengkapnyaHasto pun mengungkapkan peluang pasangan Anies-Hendrar maju Pilgub Jakarta diusung partainya.
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut keputusan MK itu membuat PDIP bisa mengusung calon Gubernur di Jakarta
Baca SelengkapnyaHasto mengkritik pedas aksi RK itu karena tengah mempertontonkan mentalitas yang lemah.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto khawatir dengan tidak lolosnya PPP ke Senayan, karena tidak memenuhi parlementary threshold 4 persen.
Baca SelengkapnyaPDIP saat ini terus berkomunikasi dengan partai politik lainnya untuk membangun kerja sama politik.
Baca Selengkapnya