Hatta dan Cak Imin serahkan nasib PKS ke Presiden

Merdeka.com - Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi hingga kini belum juga menentukan nasib PKS yang membangkang keputusan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pimpinan partai koalisi menyerahkan sepenuhnya nasib PKS ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua Setgab.

Ketua Umum PAN Hatta Rajasa enggan berkomentar banyak tentang nasib PKS di koalisi paska menolak satu suara dengan pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Hatta menyerahkan sepenuhnya kepada presiden.

Menurut Hatta, soal nasib menteri PKS di kabinet itu merupakan hak prerogatif presiden. Selain itu, lanjut dia, terkait dengan pandangan Setgab soal koalisi dengan PKS, hal itu masih dibicarakan oleh anggota koalisi.

"Saya tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh dari pada ini sepenuhnya kalau soal reshuffle itu urusan presiden. Kabinet itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Kalau bicara koalisi tentu saja semua pimpinan partai dimintai pandangannya soal koalisi. Karena itu yang ada di dalam setiap putusan yang strategis, koalisi selalu berkumpul bicarakan itu," kata Hatta sebelum menghadiri rapat bersama pimpinan DPR tentang otonomi khusus Papua di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/7).

Hatta juga tak mau berkomentar soal sikapnya tentang pembangkangan yang dilakukan PKS. "Saya tidak berkomentar jauh. Ini menyangkut koalisi dan nantinya pak Presiden yang mengambil sikap," tegas dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar . Dia menyatakan, nasib PKS ada di tangan presiden sepenuhnya. Dia juga enggan menanggapi sikap PKB perihal pembangkangan PKS dalam kenaikan harga BBM.

"Serahkan ke presiden," ucap dia singkat.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga kini belum menentukan nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Setgab Koalisi. Padahal, PKS telah berseberangan dengan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Belum ada keputusan dari Setgab terhadap PKS," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/7).

Agus membantah jika nasib PKS sepenuhnya berada di tangan SBY. Menurutnya, SBY saat ini masih melakukan komunikasi dengan seluruh anggota koalisi sebelum bersikap soal PKS.

"Di dalam Setgab akan dibicarakan, namun kalau bahasa politik koalisi kan terkoordinasi dengan Pak SBY. Tapi bukan seluruhnya ke Pak SBY, " imbuhnya.

Dia mengatakan, persoalan PKS tidak bisa hanya diputuskan oleh SBY sendiri. Sebab, harus mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari anggota Koalisi.

"Nanti pada saat memutuskan sebagai ketua Koalisi tentu banyak pertimbangan, hal-hal yang jadi tinjauan, hal menjadi pertimbangan dari sudut lain, sehingga pertimbangan dibutuhkan pematangan, sedikit agak lama tentu seyogyanya menunggu," tegas dia.

Dia menambahkan, sejauh ini belum ada keputusan antara SBY dan partai koalisi. Namun, nasib PKS di koalisi sudah dibicarakan oleh SBY dan partai koalisi.

"Pembicaraan ada, tapi keputusan belum ada, nanti keputusan," tandasnya. (mdk/ren)