Follow
Hatta jamin KMP tak akan jegal pemerintahan Jokowi-JK
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa menampik tudingan pertarungan politik antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat membuat gaduh. Dia juga menyangkal persaingan politik itu membikin ekonomi Indonesia tidak stabil.
"Tuduhan ada kegaduhan politik yang mengakibatkan ekonomi terpuruk. Saya tegaskan tidak ada kegaduhan politik. Cita-cita Koalisi Merah Putih adalah menjaga negara ini menjadi bangsa yang maju dan besar. Bersama-sama berlomba dalam kebaikan," kata Hatta saat memberikan sambutan dalam acara syukuran Koalisi Merah Putih di Masjid Al Bakrie, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/10).
Hatta juga menolak tuduhan KMP berniat menjegal pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia menyatakan tidak pernah ada agenda itu di KMP.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Bagaimana Hasto menanggapi upaya memecah belah koalisi Ganjar-Mahfud? 'Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme,' ujarnya.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Siapa yang menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju tidak khawatir dengan wacana duet Sandiaga-AHY? Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto menjelaskan, Koalisi Indonesia Maju yang partainya bangun dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, serta PKB dan mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak khawatir dengan poros tersebut.
-
Kenapa TKN Prabowo tak khawatir? Menurut Herzaky, keempat menteri tersebut selama ini telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin serta telah sesuai aturan yang ada.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
"Kita tegaskan kita tidak seperti itu. Apalagi akan menjegal agenda kenegaraan," ujar Hatta. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca Selengkapnya
Moeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca Selengkapnya
PDIP saat ini terus berkomunikasi dengan partai politik lainnya untuk membangun kerja sama politik.
Baca Selengkapnya
Hasto menyebut kepala daerah PDIP ditekan Kapolda Jatim agar tak fokus mendukung Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Gerindra tak mau mengomentari lebih jauh. Sebab menurutnya, putusan MKMK berada di ranah etik hakim dan sanksi sudah dikeluarkan.
Baca Selengkapnya
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca Selengkapnya
Airlangga memperingatkan agar tak ada pihak-pihak yang berniat mengganggu hubungan antar parpol di KIM
Baca Selengkapnya
Airlangga mengingatkan periodesasi pemerintah sudah diatur dan berjalan setiap lima tahun.
Baca Selengkapnya
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Megawati Soekarnoputri juga menjawab soal jabatan presiden menjadi tiga periode. Mega tegas mengatakan masih paham dengan UU dan tap MPR
Baca Selengkapnya
Mahfud menyebut, kondisi Kabinet Indonesia Maju saat ini baik-baik saja.
Baca Selengkapnya
PKB menghargai dinamika yang terjadi di Golkar dan memandangnya sebagai urusan internal partai.
Baca Selengkapnya