Hemat Biaya, Bamsoet Harap Pemilu Terapkan Sistem Digital

Merdeka.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyarankan agar sistem pemilu menggunakan pemungutan dan penghitungan suara melalui teknologi. Harapannya ini dapat mempersingkat waktu serta anggaran dalam pesta demokrasi.

Bambang yang akrab disapa Bamsoet mengatakan, pendataan calon pemilih pada pemilu memerlukan dana besar. Di mana akan dilakukan pemilu baik itu Pileg, Pilkada ataupun Pilpres maka dilakukan pendataan ulang. Sementara hasil dari pendataan itu cenderung sama.

"Jadi kalau itu bisa dihindari maka kita bisa menghemat 600-900 miliar, hampir 1 T bisa kita hemat kalau metode pendataan ini bisa kita rapikan dengan baik, kita digitalisasi dengan baik di semua tingkatan sehingga efisiensi paling tidak 90 persen dalam penyelenggaraan pemilu," katanya di gedung Perintis, Jakarta Pusat, Minggu (25/11).

Dia mengharapkan, penyelenggaraan Pemilu harus berani memasuki sistem elektronik untuk rekapitulasi, dengan mengaplikasikan e-rekapitulasi. Sehingga pemungutan dan penghitungan suara akan menggunakan teknologi.

Selama ini, Bamsoet melihat, rekapitulasi dilakukan secara manual dan berjenjang di tempat pemungutan suara atau TPS tingkat provinsi. Cara konvensional itu memakan waktu dan biaya yang sangat besar.

"Jadi jika dilakukan dengan e-rekapitulasi maka kita dapat diperkirakan kita akan menghemat waktu hingga 30 hari dan biaya yang lumayan besar dengan penghematan yang kita lakukan melalui teknologi yang makin maju kita sudah masuk evolusi 4.0. Sehingga kita harus berani melakukan hal hal sesuai dengan kemajuan zamannya," paparnya.

"Tantangan pasti ada, kecurangan pasti ada. Tapi harus kita lakukan, toh tidak pakai digitalisasi kecurangan juga ada dari TPS ke desa, desa ke kelurahan, ke kantor provinsi pasti ada perubahan perubahan yang kadang dilakukan oleh siluman siluman yang tadinya di bawah menang tiba tiba sampai pusat kalah," sambung politisi Golkar itu.

Bamsoet mengungkapkan, sistem digital juga bisa menghindari adanya kecurangan langsung, membakar kotak suara atau menghilangkan kotak suara. Pasalnya, dia menilai semua saksi di TPS hanya menyetujui. Namun saat suara di pindai dari kotak suara, potensi kecurangan masih tetap ada.

"Kita bisa belajar dari keberhasilan KPU Yogyakarta yang menghemat anggaran Pilkada 30%. Caranya dengan menggunakan e-katalog untuk pemberian barang dan jasa, ini sebagai contoh saja. Bagaimana yogyakarta telah berani menggunakan kemajuan teknologi untuk meringankan tugas tugasnya," ucap Bamsoet.

Dirinya juga mendorong KPU supaya efisien dalam menggunakan anggaran. Yakni anggaran dalam pengadaan logistik melalui katalog bilik maupun kotak suara. KPU mesti menghemat realisasi dana 948 yang terpakai, yang kini masih tersisa 284 miliar.

"Jadi banyak hal hal yang bisa dihemat dari penggunaan penggunaan elektronik atau digitalisasi. Begitu juga ketika KPU sedang menyiapkan penyediaan bilik suara melalui e-katalog dapat menghemat Rp 59 Miliar atau penghematan 30 persen," tutupnya.