Hidayat: Apa Jokowi masih 'petugas partai' saat jadi presiden?
Merdeka.com - Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai surat mandat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menetapkan Gubernur DKI Joko Widodo sebagai capres janggal. Sebab pada saat kampanye pemilihan legislatif (pileg) seharusnya ada penjelasan resmi terkait istilah 'petugas partai' kepada Jokowi saat jadi capres.
"Mega tegas dalam keputusannya bilang Jokowi sebagai petugas partai, jadi diberikan amanat sebagai calon presiden. Tapi perlu ditegaskan oleh PDIP , kata-kata 'petugas partai' apakah berlanjut saat Jokowi jadi presiden, atau gimana?," kata Hidayat di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, (16/3).
Bakal calon capres PKS itu menambahkan, Megawati tentu mempunyai kalkulasi sendiri untuk mengusulkan manta wali kota Solo itu sebagai capres. "Tentu Mega sudah melakukan kalkulasi mempertimbangkan survei dan macam-macam sehingga pilih Jokowi," ucapnya.
-
Siapa yang ditugaskan Jokowi untuk membujuk Megawati? 'Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan,' sebutnya.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
Lebih jauh, Hidayat mempertanyakan status resmi posisi Jokowi kepada mantan presiden RI ke 5 itu, agar hal itu tidak membingungkan rakyat. Oleh karena itu, Hidayat menegaskan perhelatan demokrasi 9 April mendatang merupakan Pemilihan Legislatif dan bukan pilpres.
"Dan pileg itu tidak ada calon yang bernama Joko Widodo . Dan PDIP tidak pernah nyalonin Jokowi sebagai caleg. Jadi jangan sampai rakyat bingung. Karena memang Jokowi tidak dicalonkan untuk Pileg, dan perjalanan masih panjang," ujarnya. (mdk/mtf)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo membela Megawati Soekarnoputri usai menyebut penguasa hari ini seperti zaman orde baru
Baca SelengkapnyaMegawati Jawab Kritik Ganjar Capres Petugas Partai, Singgung Posisi Jokowi
Baca SelengkapnyaKetum PDIP Megawati Soekarnoputri berulang kali menyebut Presiden Jokowi sebagai petugas partai.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan upaya Presiden Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dengan merebut PDIP dan Golkar.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaPDIP disebutnya sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan Ideologi Pancasila.
Baca SelengkapnyaNusron Wahid menjawab Ketum PDIP Megawati yang tengah gelisah hingga mengungkit soal Orde Baru.
Baca SelengkapnyaDia tak terkejut jika Presiden Jokowi menginginkan posisi sebagai ketua umum PDIP.
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaHubungan baik tersebut dalam kapasitas Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan pihak yang ingin mengambilalih PDIP adalah Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya