Follow
Hidayat Nur Wahid khawatir kebocoran data Facebook pengaruhi hasil Pilpres
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid khawatirkan kebocoran data pengguna Facebook yang mengakibatkan perbedaan hasil Pilpres. Alasannya, kata dia, pengamanan di Indonesia lebih lemah dibandingkan Amerika Serikat.
"Kalau itu bisa terjadi di Amerika Serikat, di Indonesia kita tahu pengamanannya jauh lebih lembek dan kemudian juga sistem teknologi informasi jauh lebih mudah diintervensi, wajar bila kekhawatiran itu ada," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/4).
Dia menjelaskan di Amerika Serikat kebocoran data hingga 1 juta yang selisihnya mencapai 5 persen. Karena hal itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengharapkan pertemuan pihak Facebook Indonesia dengan Komisi I dapat memperkuat keamanan di Indonesia.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk integritas pemilu di Indonesia? Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga utama yang berperan dalam memastikan integritas pemilu.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Sehingga, lanjutnya, dapat dipastikan kebocoran itu dapat segera ditanggulangi, dikoreksi dan calon pemilih pemula tidak tercederai akibat kelalaian pihak Facebook.
"Supaya kita dari awal bisa melayangkan bahwa triliunan yang dikeluarkan oleh negara, segala lelah capek dan segala kondisi uang terjadi dengan rakyat, partai politik, dengan kandidat tidak dicederai hanya karena pembiaran kebocoran yang tidak diatasi terkait dengan masalah Facebook," papar dia.
Kendati begitu, Hidayat menyebut pemblokiran Facebook bukan langkah yang tepat dengan adanya pembocoran data pengguna.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPU diminta segera memperbaiki masalah tersebut. Dampaknya dapat menimbulkan sentimen negatif.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.
Baca Selengkapnya
Budi Arie pun menjamin, jika sistem informasi elektronik selama pesta demokrasi ini tetap aman dan terjamin.
Baca Selengkapnya
Andika Perkasa menanggapi soal dugaan pembobolan data pemilu KPU
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku sudah menganalisis data NPWP yang diduga bocor.
Baca Selengkapnya
PKB yakin Jokowi akan berlaku adil dan menghormati domain partai politik.
Baca Selengkapnya
Tim cek fakta independen antara lain Mafindo, Perludem hingga AFP Indonesia.
Baca Selengkapnya
Data pemilih bocor diduga usai diretas oleh hacker Jimbo.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, masalah utama terletak pada kualitas SDM yang belum mampu mengikuti perkembangan teknologi
Baca Selengkapnya
Desak Kebocoran Data Diusut, Ganjar: Jangan Sampai Kepercayaan ke KPU Hilang
Baca Selengkapnya
Menkominfo akan menertibkan akun buzzer yang menyebarkan informasi hoaks dan radikalisme.
Baca Selengkapnya
PKS berharap, agar data-data yang dimiliki Presiden Jokowi tidak disalahgunakan.
Baca Selengkapnya