Hidayat Nur Wahid Kritik Penyelenggaraan Pemilu 2019

Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid kritik penyelenggaraan Pemilu 2019. Alasannya, lanjut Hidayat, banyak masalah saat persiapan dan pelaksanaan pemilu.

Salah satu contoh masalah saat penyelenggaraan pemilu, kata Hidayat, adalah temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan sekitar 17 juta lebih warga belum mendapatkan undangan pencoblosan pemilu. Serta beberapa kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang sengaja melakukan pengarahan untuk memilih salah satu pasangan calon.

"Bawaslu juga menyampaikan ada 5.500 lebih KPPS yang tidak netral karena mengarahkan calon tertentu. Ada tidak, KPU menyatakan ada tidak kurang ada 2500 TPS yang tidak bisa menyelenggarakan pencoblosan pada tanggal 17," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/4).

"Tapi pada tanggal 17 dengan kondisi semacam itu lembaga survei sudah kemudian yakin dengan hasil surveinya dan membentuk opini seolah-olah ini semua sudah selesai. Ini kan tragedi," sambungnya.

Menurutnya segala macam potensi kecurangan dibarengi pesatnya era digital harusnya bisa diantisipasi oleh KPU. Karena itu, Wakil Ketua MPR ini menilai perlu ada evaluasi dalam Pemilu Serentak 2019.

"KPU mengharap itu tidak diviralkan di media sosial tapi berharap itu disampaikan ke kpu. mereka sudah menyampaikan ke KPU tapi tidak ada perubahan yang memadai yang kemudian yang rame di media sosial. Ini bagian-bagian yang seharusnya sudah diantisipasi dengan maksimal oleh KPU," ucapnya.