Follow
Hidayat Nur Wahid setuju iklan program Jokowi di bioskop dicopot
Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan menilai tidak elegan jika menyampaikan program pemerintah pada iklan di bioskop. Dia menyarankan iklan tersebut sebaiknya dicopot.
"Jadi menurut saya sih elegannya kalau pun ingin menyampaikan program-program pemerintah ya jangan lah di tempat-tempat yang dimana rakyat harus membayar gitu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9).
"Saya setuju kalau iklan semacam itu iklan dicopot saja. karena alih-alih itu menghadirkan simpati itu akan menghadirkan antipati," sambungnya.
-
Kenapa iklan di HP Android berbahaya? Meski demikian, iklan yang seringkali muncul itu bisa menghadirkan virus berbahaya ke dalam software Android kita sendiri. Selain itu, iklan yang seringkali muncul ke layar bisa saja membuat kondisi baterai menjadi terlalu panas atau overheating.
-
Mengapa kampanye uang di Indonesia harus dilarang? Karena itu melarang adanya kampanye uang dan menghindarinya menjadi satu cara untuk memajukan sistem politik Indonesia.
-
Kenapa iklan di HP relevan? Untuk mengetahui minat pengguna, biasanya Meta dan Google menelusuri dari jenis konten yang biasa dikonsumsi, merk barang tertentu yang biasa dibeli, dan topik apa yang diminati.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
Hidayat menilai hal ini bisa menimbulkan makna negatif. Karena itu dia meminta iklan itu untuk dicopot dari peredaran.
"Jadi ini makna negatif campaign kalau pemerintah memahami ini negatif campaign lah buat apa dilanjutkan," ungkapnya.
Tambahnya, iklan semacam itu sebaiknya berada di saluran milik pemerintah. Bukannya disaluran dimana masyarakat harus membayar untuk melihat iklan tersebut.
"Tempat swasta dimana bahkan rakyat pun membayar yah sebaiknya pemerintah tidak melakukan sosialisasi itu. Dan kalau sosialisasi skill lagi tentu sosialisasi bukan hanya sekarang-sekarang saja tapi mestinya sejak dari dulu dilakukan gitu," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kepolisian tak menampik ada pemutaran iklan yang menampilkan angka dua di videotron itu pada Kamis, 21 Desember 2023 malam.
Baca Selengkapnya
Kubu Anies-Cak Imin disarankan untuk melaporkan penurunan iklan tersebut ke Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Harus ada penjelasan dari pihak pengelola soal penurunan iklan videotron Anies tersebut.
Baca Selengkapnya
Dampak dari penurunan baliho pasangan Capres-cawapres tersebut kini mendapat sorotan tajam publik
Baca Selengkapnya
Petugas Satpol PP mencopot bendera PDIP dan baliho di dekat lokasi acara Jokowi.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Kabupaten Gianyar, Bali mencederai rasa keadilan
Baca Selengkapnya
Iklan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan pada videotron di depan Grand Metropolitan Mal, Bekasi, viral setelah di-takedown atau dihentikan penayangannya.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyatakan masalah pencopotan baliho itu sudah diselesaikan.
Baca Selengkapnya
Video tersebut diunggah oleh akun youtube @SATU BANGSA pada Senin (26/5), dan telah ditonton oleh 3.924 penonton.
Baca Selengkapnya
Momen foto Presiden Jokowi yang tidak terpajang itu diketahui saat Edy Rahmayadi mengembalikan berkas formulir pendaftaran bacalon gubernur untuk Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan mengaku baru dengar iklan videotronnya bersama Cak Imin ditake down di Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat.
Baca Selengkapnya
Pengelola mengaku pemasang video tak ada kaitannya dengan Polri atau institusi manapun.
Baca Selengkapnya