Hindari politik uang, ini cara pemilihan ketum di Munas Golkar
Merdeka.com - Partai Golkar akan segera menggelar Munas pada bulan Maret mendatang. Ketua DPP Partai Golkar Munas Riau Yorrys Raweyai mengatakan, partainya mewacanakan untuk menggelar pemungutan suara secara terbuka dalam Munas nanti. Hal ini sebagai langkah untuk menghindari adanya transaksi dan politik uang.
"Jadi itu cara pencegahan terhadap apa terjadi sekarang ini menjadi sorotan media bahwa ada transaksional, politik uang, dan sebagainya. Sehingga peserta akan menyampaikan secara terbuka satu nama, pilih A, pilih B, nanti ada tim verifikasi," kata Yorrys, Jakarta, Senin (22/2).
Selain itu, lanjut Yorrys, bakal ada perubahan pada mekanisme persyaratan bagi calon ketua umum Golkar. Yang awalnya harus mengantongi batas dukungan minimal 30 persen suara, hal ini akan dihapuskan.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Bagaimana cara Pantarlih Pilkada 2024 mendapatkan gaji? Gaji ini diberikan sebagai bentuk penghargaan dan kompensasi atas keterlibatan mereka dalam menjalankan tugas sebagai Pantarlih.
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
"Kemudian kita atur tahapan kedua, kalau sudah memenuhi persyaratan 50 plus satu otomatis dia jadi, kalau kurang 50 persen tinggal kita bicarakan apakah kita bikin proposional 1, 2, 3 atau nomor satu dan dua, langsung kita lakukan lagi sekaligus, dan melahirkan ketua," jelasnya.
Lebih lanjut, Yorrys mengungkapkan, untuk mencegah money politik maka dari segi biaya penyelengaaraan Munas juga akan dikenakan pada calon ketua umum. Misalnya biaya Munas sebesar Rp 10 miliar dan calon yang maju ada 5 calon maka harus setiap calon diwajibkan menyumbang Rp 2 miliar.
Dengan hal ini, maka peserta atau pemilik hak suara hanya tinggal datang dan tidak lagi berpikir masalah biaya. Panitia Munas akan menghitung berapa pengeluaran setiap DPD seperti transport, penginapan dan sebagainya.
"Umpama Rp 10 miliar (biaya Munas) kalau ada lima calon ketum, maka masing-masing setor Rp 2 miliar. Ini kita akan sampaikan pada daerah," ucapnya.
Yorrys menegaskan, wacana ini akan dibahas dalam rapat pertama harian di Kantor DPP Partai Golkar pada Selasa (23/2) besok malam. Kemudian dilanjutkan pada Rabu (23/2) sore dengan agenda menetapkan komposisi dan personalia penyelenggara Munas.
"Kita mencoba benar-benar menjalankan Munas ini akan melahirkan satu generasi baru, kemudian satu contoh perpolitikan nasional yang digagas oleh Golkar untuk melahirkan pemimpin, sehingga menghapus stigma selama ini menjelang Munas terjadi money politik dan transaksional," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Karena, jika tidak mempunyai itu semua. Akan terasa sulit bagi orang tersebut untuk bisa menjadi ketua umum partai.
Baca SelengkapnyaJK menegaskan untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar perlu modal yang cukup banyak.
Baca SelengkapnyaPembatasan dana kampanye guna memastikan agar tidak berlebihan.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, sejatinya pesta demokrasi dibuat senyaman dan seaman mungkin
Baca SelengkapnyaPartai Golkar menggelar rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (13/8).
Baca SelengkapnyaUsul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR
Baca SelengkapnyaKPU Sumsel menetapkan jumlah dana kampanye para paslon tak lebih dari Rp226 miliar.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaWaketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaCak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Hugua mengusulkan, agar money politics dilegalkan dengan batasan tertentu di Peraturan KPU pencalonan di Pilkada
Baca Selengkapnya