Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hindari politik uang, ini cara pemilihan ketum di Munas Golkar

Hindari politik uang, ini cara pemilihan ketum di Munas Golkar Munas Golkar di Bali. ©2014 merdeka.com/iqbal fadil

Merdeka.com - Partai Golkar akan segera menggelar Munas pada bulan Maret mendatang. Ketua DPP Partai Golkar Munas Riau Yorrys Raweyai mengatakan, partainya mewacanakan untuk menggelar pemungutan suara secara terbuka dalam Munas nanti. Hal ini sebagai langkah untuk menghindari adanya transaksi dan politik uang.

"Jadi itu cara pencegahan terhadap apa terjadi sekarang ini menjadi sorotan media bahwa ada transaksional, politik uang, dan sebagainya. Sehingga peserta akan menyampaikan secara terbuka satu nama, pilih A, pilih B, nanti ada tim verifikasi," kata Yorrys, Jakarta, Senin (22/2).

Selain itu, lanjut Yorrys, bakal ada perubahan pada mekanisme persyaratan bagi calon ketua umum Golkar. Yang awalnya harus mengantongi batas dukungan minimal 30 persen suara, hal ini akan dihapuskan.

"Kemudian kita atur tahapan kedua, kalau sudah memenuhi persyaratan 50 plus satu otomatis dia jadi, kalau kurang 50 persen tinggal kita bicarakan apakah kita bikin proposional 1, 2, 3 atau nomor satu dan dua, langsung kita lakukan lagi sekaligus, dan melahirkan ketua," jelasnya.

Lebih lanjut, Yorrys mengungkapkan, untuk mencegah money politik maka dari segi biaya penyelengaaraan Munas juga akan dikenakan pada calon ketua umum. Misalnya biaya Munas sebesar Rp 10 miliar dan calon yang maju ada 5 calon maka harus setiap calon diwajibkan menyumbang Rp 2 miliar.

Dengan hal ini, maka peserta atau pemilik hak suara hanya tinggal datang dan tidak lagi berpikir masalah biaya. Panitia Munas akan menghitung berapa pengeluaran setiap DPD seperti transport, penginapan dan sebagainya.

"Umpama Rp 10 miliar (biaya Munas) kalau ada lima calon ketum, maka masing-masing setor Rp 2 miliar. Ini kita akan sampaikan pada daerah," ucapnya.

Yorrys menegaskan, wacana ini akan dibahas dalam rapat pertama harian di Kantor DPP Partai Golkar pada Selasa (23/2) besok malam. Kemudian dilanjutkan pada Rabu (23/2) sore dengan agenda menetapkan komposisi dan personalia penyelenggara Munas.

"Kita mencoba benar-benar menjalankan Munas ini akan melahirkan satu generasi baru, kemudian satu contoh perpolitikan nasional yang digagas oleh Golkar untuk melahirkan pemimpin, sehingga menghapus stigma selama ini menjelang Munas terjadi money politik dan transaksional," pungkasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK Ungkap Jadi Ketum Golkar Butuh Modal Rp600 Miliar, Pengamat: Ada Harga yang Harus Dibayar
JK Ungkap Jadi Ketum Golkar Butuh Modal Rp600 Miliar, Pengamat: Ada Harga yang Harus Dibayar

Karena, jika tidak mempunyai itu semua. Akan terasa sulit bagi orang tersebut untuk bisa menjadi ketua umum partai.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla: Jangan Harap Jadi Ketua Golkar Kalau Tidak Punya Modal Rp600 Miliar
Jusuf Kalla: Jangan Harap Jadi Ketua Golkar Kalau Tidak Punya Modal Rp600 Miliar

JK menegaskan untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar perlu modal yang cukup banyak.

Baca Selengkapnya
KPU Bakal Batasi Biaya Kampanye Paslon di Pilkada Serentak 2024
KPU Bakal Batasi Biaya Kampanye Paslon di Pilkada Serentak 2024

Pembatasan dana kampanye guna memastikan agar tidak berlebihan.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Usul Sistem Pemilu Diubah Jadi Lebih Manusiawi: Kompetisinya Sadis, Uang Jadi Panglima
Cak Imin Usul Sistem Pemilu Diubah Jadi Lebih Manusiawi: Kompetisinya Sadis, Uang Jadi Panglima

Menurut Cak Imin, sejatinya pesta demokrasi dibuat senyaman dan seaman mungkin

Baca Selengkapnya
Golkar Gelar Rapat Pleno Malam Ini, Tentukan Plt Ketum Pengganti Airlangga
Golkar Gelar Rapat Pleno Malam Ini, Tentukan Plt Ketum Pengganti Airlangga

Partai Golkar menggelar rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (13/8).

Baca Selengkapnya
Legislator PDIP Usul KPU Legalkan Money Politik dalam PKPU
Legislator PDIP Usul KPU Legalkan Money Politik dalam PKPU

Usul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR

Baca Selengkapnya
Laporan Awal Dana Kampanye Pilkada Sumsel, Paslon Petahana Herman Deru Tembus Rp50 Juta
Laporan Awal Dana Kampanye Pilkada Sumsel, Paslon Petahana Herman Deru Tembus Rp50 Juta

KPU Sumsel menetapkan jumlah dana kampanye para paslon tak lebih dari Rp226 miliar.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Ungkap Biaya Politik di Jakarta Sentuh Rp40 M: Caleg Miskin Masa Depan Suram
Cak Imin Ungkap Biaya Politik di Jakarta Sentuh Rp40 M: Caleg Miskin Masa Depan Suram

Menurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Tolak Munaslub Golkar Melengserkan Airlangga: Partai Diganggu Lagi, Makin Kacau Negeri Ini
Jusuf Kalla Tolak Munaslub Golkar Melengserkan Airlangga: Partai Diganggu Lagi, Makin Kacau Negeri Ini

JK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Keras!, Ada Ancaman Pemecatan Bagi Kader Golkar Suarakan Munaslub
Keras!, Ada Ancaman Pemecatan Bagi Kader Golkar Suarakan Munaslub

Waketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Pilkada Menghalalkan Segala Cara, Politik Uang Merajalela
Cak Imin: Pilkada Menghalalkan Segala Cara, Politik Uang Merajalela

Cak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Usul Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan KPU
VIDEO: PDIP Usul Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan KPU "Tanpa Duit, Rakyat Tidak Pilih"

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Hugua mengusulkan, agar money politics dilegalkan dengan batasan tertentu di Peraturan KPU pencalonan di Pilkada

Baca Selengkapnya