Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hingga Senin pagi, sudah 147 laporan gugatan sengketa pilkada ke MK

Hingga Senin pagi, sudah 147 laporan gugatan sengketa pilkada ke MK Gedung Mahkamah Agung. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono Suroso mengatakan selama tiga minggu hingga Senin (28/12) pihaknya sudah menerima 147 aduan perkara Pilkada serentak dari berbagai daerah. Jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah seiring masih dibukanya laporan pengaduan hasil Pilkada.

"Sampai hari ini ada 147 permohonan gugatan perkara Pilkada serentak. 141 Laporan perkara Pilkada Bupati dan Wali Kota dan 6 laporan perkara gugatan Pilkada Gubernur," ujar Fajar saat ditemui merdeka.com di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (28/12).

Fajar menjelaskan permohonan perkara gugatan hasil Pilkada serentak lebih banyak dari calon bupati dan wali kota yang merasa dicurangi perolehan surat suaranya. Begitu pun gugatan perkara Pilkada Gubernur di beberapa daerah. Untuk politik uang, MK belum mendapat laporan.

"Mereka datang ke MK, laporannya kebanyakan merasa dicurangi perolehan surat suaranya. Kalau politik uang mungkin ada tapi MK belum menerima laporannya. Seinget saya ada 6 daerah yang mengugat hasil Pilkada Gubernur yakni, Sumbar, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kaltim, Sulsel dan Sulteng. Intinya mereka merasa dirugikan penetapan hasil perolehan surat suara oleh KPU daerah," papar Fajar.

Jadi, masih kata Fajar, ada beberapa daerah pasangan calon kepala daerah yang tidak semua datang ke MK untuk melapor perkara Pilkada. Contohnya ada 5 pasangan calon kepala daerah, namun hanya 3 diantaranya mengajukan permohon perkara Pilkada ke MK.

"Secara umum kita terus menelaah materi permohonan seperti itu, setelah semuanya rampung, hari senin depan tanggal 4 Januari sudah bisa masuk registrasi sidang," terangnya.

Menurutnya, Mahkamah Konstitusi diberikan waktu 45 hari kerja. Paling lama tanggal 7 Maret 2016 harus memutus seluruh perkara gugatan Pilkada.

"Terkait dengan permohonan yang minta Pilkada ulang. Kita belum bahas masalah itu. Untuk saat ini MK fokus menyelesaikan aduan pemohon perkara hasil Pilkada serentak," tegasnya. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
MK Tegaskan Belum Terima Gugatan Sengketa Pilkada Provinsi Hingga Senin Siang
MK Tegaskan Belum Terima Gugatan Sengketa Pilkada Provinsi Hingga Senin Siang

Suhartoyo menegaskan batas waktu pendaftaran sengketa pilkada adalah tiga hari kerja sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan

Baca Selengkapnya
MK Tetap Terima Gugatan Perkara Meski Pendaftaran Telah Ditutup
MK Tetap Terima Gugatan Perkara Meski Pendaftaran Telah Ditutup

Suhartoyo merespons jumlah permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) hingga Kamis malam yang belum sesuai dengan prediksi.

Baca Selengkapnya
MK Terima 206 Permohonan Sengketa Pilkada 2024, Ini Rinciannya
MK Terima 206 Permohonan Sengketa Pilkada 2024, Ini Rinciannya

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 206 permohonan sengketa Pilkada 2024 tingkat kabupaten hingga provinsi.

Baca Selengkapnya
Jadwal dan Tahapan Lengkap Sidang MK dalam Gugatan Pilkada 2024
Jadwal dan Tahapan Lengkap Sidang MK dalam Gugatan Pilkada 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 314 permohonan perselisihan atau sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Prediksi Tangani 300 Perkara Sengketa Pilkada, Begini Persiapan Dilakukan MK
Prediksi Tangani 300 Perkara Sengketa Pilkada, Begini Persiapan Dilakukan MK

Jumlah perkara yang masuk bergantung pada kepercayaan publik dengan MK.

Baca Selengkapnya
Pekan Depan, MK Sidangkan 297 Perkara Sengketa Pileg 2024
Pekan Depan, MK Sidangkan 297 Perkara Sengketa Pileg 2024

Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan pihaknya sudah meregistrasi 297 perkara.

Baca Selengkapnya
Fantastis, 324 Perkara Sengketa Pilkada 2024 Diprediksi Ditangani MK
Fantastis, 324 Perkara Sengketa Pilkada 2024 Diprediksi Ditangani MK

Angka tersebut merupakan proyeksi jika berkaca dari sengketa hasil pilkada sebelumnya.

Baca Selengkapnya
MK Prediksi Bakal Ada 324 Perkara Sengketa di Pilkada Serentak 2024
MK Prediksi Bakal Ada 324 Perkara Sengketa di Pilkada Serentak 2024

Adapun Pilkada Serentak 2024 akan digelar di 545 kabupaten/kota pada total 37 Provinsi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
KPU Siapkan Panduan Sengketa Pilkada Serentak 2024
KPU Siapkan Panduan Sengketa Pilkada Serentak 2024

Panduan tersebut akan menjadi bahan materi bagi komisioner KPU di masing-masing daerah untuk melakukan rapat koordinasi.

Baca Selengkapnya
13 Paslon Peserta Pilkada di Sumbar Ajukan Gugatan ke MK terkait Hasil Rekapitulasi, Ini Daftarnya
13 Paslon Peserta Pilkada di Sumbar Ajukan Gugatan ke MK terkait Hasil Rekapitulasi, Ini Daftarnya

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumbar, Hamdan mengatakan, 13 gugatan tersebut ditemukan pada 11 daerah di Sumbar.

Baca Selengkapnya
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Hari Ini
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Hari Ini

MK mulai menyidangkan sengketa Pileg atau Pemilu Legislatif hari ini.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Terima 469 Laporan Masyarakat di Tahun 2024, Lembaga Peradilan Paling Banyak Diadukan
Komisi III DPR Terima 469 Laporan Masyarakat di Tahun 2024, Lembaga Peradilan Paling Banyak Diadukan

Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya paling banyak dilaporkan ke Komisi III dengan jumlah mencapai 149 aduan.

Baca Selengkapnya