Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

HMI minta MKD tidak depankan kepentingan politik di kasus Setnov

HMI minta MKD tidak depankan kepentingan politik di kasus Setnov Aksi HMI tolak BBM di Kementerian ESDM. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-29 di Pekanbaru, Riau, mendorong polemik kontrak PT Freeport Indonesia yang melibatkan Ketua DPR RI, Setya Novanto segera terungkap. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga integritas dan independensi institusi DPR.

"HMI berharap persidangan MKD tidak mengedepankan konflik dan kepentingan politik, karena Dewan Perwakilan Rakyat adalah para wakil rakyat yang harusnya menjadi panutan masyarakat," ujar Ketua Umum PB HMI, Muhammad Arief Rosyid, Rabu (25/11).

Arief juga mendesak kepada Mahkamah Konstitusi Dewan (MKD) menggelar sidang secara terbuka sehingga tidak menimbulkan fitnah. Tak hanya itu, Arief menekankan, tambang di Freeport Indonesia diperuntukkan kesejahteraan rakyat.

Orang lain juga bertanya?

Arief menjelaskan, persoalan Freeport Indonesia menunjukkan perlu adanya tindakan tegas terhadap perusahaan tambang asing. Pemerintah juga harus mengedepankan putusan menguntungkan rakyat terhadap kontrak kerja perusahaan tambang asing.

"Setiap perusahaan tambang asing di Indonesia harusnya melakukan kontrak karya yang menguntungkan negara serta memajukan pembangunan yang bermanfaat kepada segenap Indonesia khususnya masyarakat lokal, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945," tambahnya.

Diketahui, polemik PT Freeport terjadi disebabkan ketidakpastian kontrak yang akan berakhir pada tahun 2021. Karena kondisi demikian, Freeport melakukan negosiasi melalui Setya Novanto. Antara pihak PT Freeport dengan Setnov panggilan akrabnya menggelar pertemuan untuk membahas masalah kontrak tersebut.

Diduga, dalam pertemuan tersebut, Setnov meminta saham kepada pihak Freeport yang dibuktikan dengan beredarnya rekaman percakapan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam negosiasi dengan kepemilikan saham bersama Dirut Maroef Sjamsuddin perusahaan tambang Amerika Serikat tersebut.

Dinilai melakukan pelanggaran kode etik, Setnov dilaporkan kepada MKD oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Hingga kini, persidangan Kode Etik yang dilaksanakan MKD sudah memasuki tahap pembahasan mekanisme rapat.

(mdk/ang)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Muhammadiyah Janji Akan Kelola Tambang Tanpa Rusak Alam
Muhammadiyah Janji Akan Kelola Tambang Tanpa Rusak Alam

"Kita bisa mengeksplorasi tapi tidak mengeksploitasi. Itu saya kira prinsip yang diajarkan oleh Islam," kata Mu'ti

Baca Selengkapnya
Menang Pilpres 2024, HIPMI Minta  Prabowo-Gibran Tak Lupakan Industri Baja
Menang Pilpres 2024, HIPMI Minta Prabowo-Gibran Tak Lupakan Industri Baja

HIPMI minta Prabowo dan Gibran tidak melupakan industri baja untuk dikembangkan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Cerita Sempat Dibisiki 'Hati-hati Digulingkan' Saat Ingin Ambil Alih Freeport
Jokowi Cerita Sempat Dibisiki 'Hati-hati Digulingkan' Saat Ingin Ambil Alih Freeport

Jokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.

Baca Selengkapnya
Lantik Ketua DPD HNSI Kepri, Herman Herry Beri Pesan Penting soal Nelayan
Lantik Ketua DPD HNSI Kepri, Herman Herry Beri Pesan Penting soal Nelayan

Meski tidak mempunyai kewenangan, HNSI harus menjadi payung bagi nelayan.

Baca Selengkapnya
Kejagung Kejar Tersangka Korporasi Kasus Korupsi Komoditas Timah
Kejagung Kejar Tersangka Korporasi Kasus Korupsi Komoditas Timah

ejauh ini sudah melakukan berbagai penyitaan terhadap aset perusahaan berupa 53 unit ekskavator, lima smelter, dan dua unit bulldozer.

Baca Selengkapnya
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai

Pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.

Baca Selengkapnya
Kelakar Menpora Dito ke Menko PMK Muhadjir: Pak Ketua Tambang
Kelakar Menpora Dito ke Menko PMK Muhadjir: Pak Ketua Tambang

Mendengar kelakar Dito, Muhadjir hanya tertawa dan keduanya pun berangkulan sambil memasuki kompleks Istana.

Baca Selengkapnya
Refleksi HUT ke-24 Provinsi Banten, HMI Cabang Serang Ajak Masyarakat Tolak Politik Dinasti
Refleksi HUT ke-24 Provinsi Banten, HMI Cabang Serang Ajak Masyarakat Tolak Politik Dinasti

Aksi ini bertujuan untuk mengevaluasi perjalanan Banten sebagai provinsi yang bertagline Iman-Taqwa serta mengangkat berbagai masalah

Baca Selengkapnya
HMI Soroti Netralitas Polisi di Pilkada Banten 2024
HMI Soroti Netralitas Polisi di Pilkada Banten 2024

Aksi tersebut digelar di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Selasa, (19/11).

Baca Selengkapnya
Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat
Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat

KH Marsudi meminta masyarakat turut serta memantau segala pertaturan yang dibuat pemerintah dalam mengolah kekayaan, guna menjaga kemaslahatan bersama.

Baca Selengkapnya
10 Tahun Memimpin, Jokowi Klaim Sukses Bangun Banyak Smelter, Ambil Alih Freeport hingga Blok Rokan
10 Tahun Memimpin, Jokowi Klaim Sukses Bangun Banyak Smelter, Ambil Alih Freeport hingga Blok Rokan

Jokowi beberkan kesuksesan kebijakannya di bidang energi seperti ambil alih Freepot hingga bangun smelter di Tanah Air.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Minta Freeport Bangun Smelter di Papua
Pemerintah Minta Freeport Bangun Smelter di Papua

Pembangunan smelter dan proses divestasi saham Freeport merupakan bagian dari program hilirisasi pemerintah, yang merupakan salah satu strategi investasi.

Baca Selengkapnya